JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan datang berkolaborasi juga bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) dan juga bidang kerja untuk menguatkan pelaksanaan kegiatan kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di area Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak kemudian melakukan pendampingan terhadap calon wajib pajak,” kata Vaudy di dalam kantor IKPI, Mampang Prapatan, DKI Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang tersebut pada saat ini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidak ada lain akan membantu publik membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi lalu Bantuan Hukum yang digunakan berfungsi mengadvokasi dan juga memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang digunakan terkena permasalahan hukum dan juga menurut penilaian kami telah bekerja sesuai AD, ART, kemudian ketentuan yang tersebut berlaku, maka ia layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang lalu FGD sekarang dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar tambahan fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, juga kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus pada IKPI ini tidak ada digaji, semuanya hanya sekali bekerja secara sukarela. Hal ini semua bisa saja berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi penasehat pajak terbesar lalu tertua di dalam Indonesia mempunyai anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang dimaksud tersebar di dalam seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan bergerak serta terjun secara langsung membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kemudian UMKM setiap tahunnya di tempat hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang tersebut telah terjadi menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan acara kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap di dalam periode kepengurusan saya, UU yang mana telah terjadi lama dimimpikan berbagai pihak itu dapat terbit,” kata Vaudy.
