JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyangkal isu mengenai jatah kursi menteri di tempat pemerintah Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka dengan persyaratan meninggalkan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Juru Bicara DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, jikalau memang sebenarnya ada tawaran kursi menteri, maka PKS sejak awal tak akan mendeklarasikan Anies di dalam pemilihan gubernur 2024.
“Enggak. Kalau dijanjikan kursi menteri dari awal kita sudah ada menyokong yang tersebut lain,” ucap Ahmad di acara Rakyat Bersuara di area iNews, Selasa (3/9/2024).
Dia mengatakan, awal pendeklarasian Anies yang dimaksud merupakan beberapa aspirasi yang ada di dalam struktur bawah. “Kita mendeklarasikan Anies Baswedan di dalam tanggal 25 Juni serta itu kita proses mulai dari bawah. Hampir semua proses pemilihan kepala daerah pada PKS itu, itu kita sangat menghormati aspirasi struktur yang ada dalam bawah,” katanya.
“Karena memang benar begitu cara pengambilan tindakan kita, kemudian akhirnya nanti dibahas di area tingkat DPP,” sambungnya yang digunakan juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal ini.
Dalam proses tersebut, kata dia, PKS telah terjadi memberikan batas waktu untuk Anies untuk mencari rekan koalisi pada pemilihan gubernur 2024. Namun hingga batas waktu yang sudah ditentukan, Anies tak kunjung dapat rekan koalisi.
“Dan dari proses yang digunakan ada 25 Juni sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk memproduksi langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama bisa saja berlayar, yang digunakan kedua juga dapat mengusung calon yang kita usulkan Anies-Sohibul Iman. Maka diberikan deadline dan juga deadline ini ada,” bebernya.
“Dan akhirnya ketika sudah ada bukan bisa saja berlayar, juga yang mana kedua juga Anies belum dapat berlayar kemudian tidak ada mengusung bersatu Sohibul Iman ya makanya dibuatlah langkah alternatif yang dimaksud lain,” tandasnya.
