Nasional

Belanja Negara di Konvergensi Wilayah: Efektifkah?

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PERTUMBUHAN perekonomian kerap dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pengerjaan nasional, dikarenakan mencerminkan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi serta kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara berprogres dalam ASEAN, telah dilakukan berhasil mempertahankan laju perkembangan perekonomian di dalam menghadapi 5% selama enam kuartal terakhir.

Data BPS mencatatkan data bahwa perekonomian Indonesia berhasil meningkat sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara pada triwulan kedua 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% (yoy).

Meski pertumbuhan dunia usaha Indonesia masih tergolong stabil pada Tengah berbagai gejolak sektor ekonomi dunia, tantangan lain muncul pada bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan yang disebutkan tampak jelas ketika sumbangan sektor ekonomi nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang digunakan menyumbang lebih tinggi dari 57% dari total Sistem Domestik Bruto (PDB) nasional.

Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, juga Nusa Tenggara masih tertinggal terpencil pada hal kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto dan juga mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang terpencil lebih banyak rendah.

Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya kemudian pembangunan ekonomi yang cenderung terpusat di tempat sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional di area tempat tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep “Dualistik Ekonomi” yang disebutkan dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor sektor ekonomi yang tersebut berbeda di suatu negara, yakni sektor modern yang dimaksud tumbuh pesat dalam pusat-pusat peningkatan perekonomian serta sektor tradisional yang stagnan di tempat wilayah tertinggal.

Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori sektor ekonomi Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar juga layanan rakyat seperti institusi belajar lalu kondisi tubuh dapat meningkatkan permintaan agregat juga menggalang perkembangan sektor ekonomi pada wilayah-wilayah tertinggal.

Pengeluaran di area sektor-sektor tersbeut diyakini bukan belaka dapat meningkatkan lapangan kerja juga produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang tersebut mengupayakan perkembangan kegiatan ekonomi yang tersebut tambahan merata di dalam seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap peningkatan dunia usaha yang stabil dapat disertai dengan peningkatan kesetaraan kesejahteraan dapat diupayakan.

Percepatan Konvergensi di dalam Indonesia

Konvergensi adalah proses di dalam mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung mengejar wilayah dengan pendapatan tinggi. Menurut Barro dan juga Sala-i-Martin (1992), konvergensi dapat dilihat sebagai proses, di tempat mana tempat yang tersebut tertinggal mencoba untuk mengejar tempat yang kaya.

Teori konvergensi ini didasarkan pada model pertumbuhan sektor ekonomi neoklasik yang tersebut menganggap bahwa wilayah berpendapatan rendah pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan (steady state) dengan wilayah berpendapatan tinggi.

Konvergensi dibagi menjadi tiga jenis yakni konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, serta konvergensi beta kondisional. Konvergensi sigma mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah pada periode tertentu. Sementara itu, konvergensi beta absolut menunjukkan seberapa cepat wilayah berpendapatan rendah dapat berkembang lebih tinggi cepat dibandingkan dengan wilayah berpendapatan tinggi. Di sisi lain, konvergensi beta kondisional mempertimbangkan variabel lain selain pendapatan awal yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan.

Related Articles

Back to top button