Teknologi Pengetahuan Pengaruhi Pemilih Gen Z dan juga Milenial pada pemilihan kepala daerah 2024
JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang digunakan sangat kuat di proses demokrasi. Perannya sangat signifikan pada membentuk opini publik, menyebarkan informasi, kemudian memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Pengetahuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah platform digital yang mana sangat berpengaruh terhadap keberadaan penduduk Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru pada podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Berita menuju Pemilihan Kepala Daerah 2024” yang digunakan diselenggarakan Prodi Pengetahuan Politik UKI pada Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi wadah yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z lalu milenial yang mana secara elektoral menjadi ceruk pemilih pada proses demokrasi dalam Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai tindakan hukum pencurian data penduduk yang pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi menjauhi kontestasi pemilihan gubernur 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tak percaya berhadapan dengan kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan kepercayaan penduduk apabila isu pencurian data lalu isu pemeliharaan data pribadi penduduk tidaklah bisa saja diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial pada kalangan anak muda sebagai media untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa lalu negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya persoalan hukum pencurian kemudian penyalahgunaan data publik yang tersebut terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga Ibukota Indonesia selama masa verifikasi data di dalam KPU Ibukota misalnya yang diduga digunakan untuk kepentingan urusan politik banyak pihak. Kasus ini memproduksi rakyat semakin pesimistis melawan keamanan data mereka.
