JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di dalam artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan apabila ingin mendirikan ormas pasca gagal forward pemilihan kepala daerah 2024 .
Diketahui, pada Hari Jumat (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai urusan politik (parpol). Sinyal itu disampaikan pasca dirinya gagal progresif pemilihan kepala daerah 2024 dikarenakan tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk menghimpun semua semangat inovasi yang dimaksud sekarang makin hari makin terasa besar, serta itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka merancang ormas atau memulai pembangunan partai baru, mungkin saja itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mana dimaksud organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan kemudian dibentuk oleh publik secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, lalu tujuan untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang disebutkan kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan melawan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang mana selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan lalu dibentuk oleh publik secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, kemudian tujuan untuk berpartisipasi di pengerjaan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur di Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang dimaksud berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud di Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tidak ada berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tak berbasis anggota.
Selanjutnya, dalam Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud di Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidaklah berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta establishment yang mana dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD juga ART;
b. inisiatif kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak menghadapi nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan bukan sedang pada sengketa kepengurusan atau di perkara pada pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan diadakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam bidang hukum serta hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pasca mengajukan permohonan pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), juga ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
