JAKARTA – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Wahyu Yudhayana angkat bicara masalah iring-iringan kendaraan tempur (ranpur) Anoa juga truk militer yang digunakan melintas di area jalan raya. Diketahui, ramai di dalam medsos tayangan video tentang iring-iringan ranpur yang dimaksud dengan narasi yang berbunyi ‘Lokasi raya Bogor, Militer Merapat ke Ibu Kota, ada apa?’.
Wahyu mengungkapkan bahwa informasi yang disebarkan itu memicu opini yang keliru lalu menyesatkan. Terlebih di kolom komentar, dinarasikan bahwa perubahan ranpur dilaksanakan untuk pengamanan KPU, bahkan untuk melakukan kudeta. Padahal, kata Wahyu, iring-iringan ranpur yang dimaksud untuk pengamanan KTT Indonesia-Afrika Diskusi di dalam Bali.
“Memang benar sudah pernah dilaksanakan perubahan sembilan unit Ranpur Anoa dari Jajaran Brigif 1/PIK menuju Kolinlamil, Tanjung Priuk, waktu malam ini (25/8/2024). Pergeseran yang dimaksud di rangka persiapan kegiatan pengamanan KTT Indonesia-Afrika Wadah di area Bali,” ujar Wahyu terhadap wartawan, Awal Minggu (26/8/2024).
Wahyu menjelaskan dua forum internasional yaitu High-Level Pertemuan on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) lalu Indonesia-Africa Diskusi (IAF) yang mana akan dilakukan pada 1-3 September 2024 di area Bali itu merupakan kompetisi penting untuk meningkatkan kekuatan kolaborasi internasional pada mencapai tujuan pengerjaan berkelanjutan.
“Kegiatan ini mengundang seribu peserta, yang terdiri dari kepala negara/pemerintah, kepala organisasi internasional, pejabat pemerintah setingkat menteri, bank konstruksi multilateral, swasta, organisasi warga sipil, filantropi, hingga akademisi,” katanya.
“Banyak tamu penting yang mana akan hadir pada kegiatan tersebut, untuk itu pengamanannya juga harus maksimal, termasuk perkuatan Ranpur tadi. Jadi, tiada benar kalau dikatakan itu untuk seperti yang dimaksud disampaikan di tempat akun tersebut,” sambungnya.
Untuk itu, Wahyu menghadirkan penduduk untuk tidaklah mudah terprovokasi oleh informasi dan juga opini liar yang dimaksud tak bisa jadi dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Serta membiasakan untuk cek lalu ricek ke sumber-sumber resmi yang tersebut terkait,” katanya.
