JAKARTA – Komisi VII DPR RI sama-sama dengan Kementerian ESDM menyepakati asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara ( RAPBN ) Tahun Anggaran (TA) 2025, salah satunya masalah besaran subsidi listrik .
“Subsidi listrik tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun, telah termasuk kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun, (atau) naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun,” jelasnya di Rapat Keja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Dikatakan Bahlil, kenaikan anggaran subsidi listrik ini didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah agregat penerima subsidi listrik dari 40,89 jt pelanggan di tempat 2024 menjadi 42,08 jt pelanggan di dalam 2025.
“Jadi naiknya kurang lebih lanjut sekitar 1 jt jt lebih banyak pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan,” imbuhnya.
Tak semata-mata subsidi listrik, keduanya juga menyepakati besar materi bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan rincian minyak tanah juga solar yang mana disepakati turun menjadi 19,41 jt kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah lalu solar disepakati 19,41 jt kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 jt kiloliter,” urainya.
Bahlil mengatakan, bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar tambahan tepat sasaran. Selanjutnya untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, telah dilakukan disepakati Rp1.000 per liter atau serupa dengan tahun sebelumnya atau tidaklah ada perubahan.
“Sementara, besar LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 jt metrik ton atau naik dari target 2024 yang dimaksud sebesar 8,07 jt metrik ton,” pungkas Bahlil.
