JAKARTA – Keputusan DPR yang tersebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal ketentuan pencalonan juga ambang batas pencalonan di pilkada memantik reaksi akademisi serta mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti memohonkan pemerintah serta DPR tidak ada menganggap simpel aksi tersebut.
Diketahui, sebagian elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga siswa akan melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang ketentuan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala area (cakada). Ada juga putusan MK perihal ketentuan pencalonan yang digunakan harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang dimaksud dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan kepala daerah yang dijalankan secara kilat. Draf RUU pemilihan kepala daerah akan disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR lalu pemerintahan hendaknya sensitif serta tidaklah menganggap simpel terhadap arus massa, akademisi, juga peserta didik yang tersebut turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum lalu perundang-undangan. Perlu sikap arif dan juga bijaksana agar arus massa tidaklah menyebabkan permasalahan kebangsaan serta kenegaraan yang tersebut semakin meluas,” ujar Mu’ti di keterangan tercatat yang dikirim Ketua Biro Komunikasi juga Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah kemudian langkah DPR yang digunakan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan lalu mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang tersebut mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan juga kepentingan negara serta rakyat jika dibandingkan dengan kepentingan urusan politik kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tiada semestinya berseberangan, berbeda, juga menyalahi putusan MK pada permasalahan persyaratan calon kepala wilayah dan juga ambang batas pencalonan kepala tempat dengan melakukan pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah 2024.
“Langkah DPR yang disebutkan selain dapat memunculkan kesulitan disharmoni pada hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan kritis pada pemilihan gubernur 2024. Selain itu akan memunculkan reaksi masyarakat yang mana dapat mengakibatkan suasana tak kondusif pada keberadaan kebangsaan,” pungkasnya.
