Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang batu bara.
Hal itu disampaikan Haedar setelahnya rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang dilakukan ke Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta Minggu 28 Juli 2024.
“Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, saat ada tawaran resmi yang dimaksud sifatnya political will baik dari pemerintah, tidak ada dan juga merta menerima, tapi juga tidaklah dan juga merta menolak,” kata Haedar Nashir, Minggu 28 Juli 2024.
Haedar melanjutkan, Muhammadiyah selama ini punya prinsip, langkah menerima, menolak serta melakukan apapun harus berdasarkan ilmu pada agama Islam yang jadi pedoman.
“Bahwa jangan bertindak, bersikap apapun tanpa ilmu, langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang digunakan sesuai prinsip Islam Berkemajuan, juga mengawasi beragam konteks keberadaan lokal dan juga nasional,” kata dia.
Dua bulan kajian
Maka, kata Haedar, selama kurang lebih besar dua bulan ini Muhammadiyah mengkaji tentang izin pengelolaan tambang itu. Dari beraneka aspek sekaligus mendengar pendapat dari kelompok yang kontra dengan sederet argumen mulai kesulitan lingkungan, nasib masyarakat setempat serta persoalan prospek tambang ilegal yang dimaksud miliki banyak masalah.
“Bahkan ada sebagian kecil kelompok yang dimaksud (menolak kelola tambang) mengadakan demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat lalu terbuka,” ujarnya.
“Kami juga terima pandangan yang digunakan pro kemudian konstruktif dengan berubah-ubah argumen disertau data dan juga fakta yang tersebut hidup dalam lapangan,” kata dia.
Dari hasil kajian bermacam aspek itu, kata Haedar, Muhammadiyah pun akhirnya menerima izin usaha pertambangan yang dimaksud diberikan pemerintah.
“Kami mengawasi nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukanlah belaka persoalan tambang, tapi planet politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya,” kata Haedar.
Haedar membandingkan, bagaimana dulu rakyat Negara Indonesia menyongsong era reformasi kemudian demokratisasi. Ia mengumumkan reformasi dulu dibayangkan seperti surga, begitu terjadi demokratisasi, berlangsung tambah masalah. Ia mengutarakan Muhammadiyah pada menghadapi permasalahan dengan elegan, dan juga seksama.
“Kami ambil langkah juga kebijakan (menerima ijin tambang) tidak sebab bergabung ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang, kemudian kami plenokan juga konsolidasi. Jadi ada dua pandangan hidup (soal pro kontra tambang) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan pada pertimbangan menerima (izin tambang),” ujarnya.
Bentuk Satgas
Sebagai keseriusan melaksanakan izin pengelolaan tambang itu, Muhammadiyah pun sudah membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan juga pelaksanaan.
Sebagai ketua satgas tambang itu, Muhammadiyah menunjuk Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lingkup Ekonomi, Bisnis, lalu Industri Halal Muhadjir Effendi. Muhadjir sendiri merupakan Menteri Koordinator Area Pembangunan Manusia serta Kebudayaan (PMK) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Pak Muhadjir sebagai ketua satgas mewakili Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sektor Ekonomi, Bisnis, lalu Industri Halal, tidak sebagai Menteri PMK,” kata Haedar.
Artikel ini disadur dari Haedar Nashir Beberkan Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang
