Kusfiardi
Analis Sektor Bisnis Politik FINE Institute
INDONESIA masih mengandalkan pengumpulan pajak dengan cara yang cenderung membebani rakyat. Bukannya menciptakan lebih besar banyak lapangan kerja dan juga menggerakkan rakyat mencapai Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemerintah justru menggunakan instrumen pajak seperti Pajak Pertambahan Skor (PPN) dan juga cukai untuk meraup penerimaan negara. Instrumen pajak konsumsi ini cenderung lebih besar menyasar kelas menengah, yang tersebut secara perlahan semakin merasa tercekik oleh beban pajak, khususnya oleh sebab itu daya beli mereka tiada meningkat seiring dengan kenaikan beban tersebut.
Menurut Teori Kurva Laffer, ada batas optimal pada pengenaan pajak. Jika pajak terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan insentif untuk berproduksi atau berbelanja, yang digunakan pada akhirnya justru akan menurunkan penerimaan negara. Indonesia ketika ini mengandalkan PPN juga cukai yang dimaksud dapat menghambat konsumsi kelas menengah, khususnya ketika daya beli merekan melemah akibat tekanan perekonomian global. Rasio pajak terhadap Ekonomi Nasional Indonesia pada 2022 tercatat sekitar 9-10%, salah satu yang digunakan terendah di tempat kawasan ASEAN, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan penerimaan pajak secara efisien.
Sementara itu, pemerintah cenderung boros pada mengalokasikan anggaran sosial bagi kelompok miskin melalui program-program bantuan sosial (bansos), yang dimaksud pada dasarnya bertujuan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, menurut Teori Redistribusi Keynesian, redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial hanya saja efektif jikalau digunakan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, tidak sekadar menambah konsumsi sementara. Tanpa ada acara yang tersebut mengupayakan peningkatan keterampilan dan juga kapasitas ekonomi, kebijakan ini hanya sekali berfungsi sebagai solusi jangka pendek kemudian bukan menguatkan fondasi ekonomi.
Ketika penerimaan negara tak diiringi dengan kebijakan perekonomian yang mana memadai untuk meningkatkan sektor-sektor produktif, sektor ekonomi akan terjebak pada peningkatan yang mana stagnan. Teori Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya tingkat pembangunan ekonomi yang mana tinggi untuk mencapai peningkatan ekonomi berkelanjutan. Jika pemerintah tiada fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif kemudian investasi, Indonesia akan semakin sulit pergi dari dari jebakan middle-income trap .
Korupsi serta Inefisiensi Birokrasi: Hambatan Besar untuk Reformasi
Korupsi adalah salah satu kesulitan struktural yang digunakan terus menghambat perkembangan Indonesia. Ukuran Persepsi Korupsi yang tersebut dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 38 dari 100 pada tahun 2023, peringkat 110 dari 180 negara. Ini adalah menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penghambat utama bagi reformasi institusi juga peningkatan ekonomi. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, institusi yang dimaksud lemah kemudian korupsi yang mana merajalela menurunkan insentif untuk berinovasi, sehingga menghambat peningkatan jangka panjang.
Korupsi yang dimaksud meluas juga menciptakan inefisiensi birokrasi, yang tersebut menghambat pembangunan ekonomi serta memperlambat proses reformasi ekonomi. Angka Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) dari Bank Planet menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-73 pada tahun 2020. Meski ada perbaikan, peringkat ini menunjukkan masih banyaknya hambatan birokratis yang dimaksud harus diatasi. Proses perizinan yang lambat lalu tidaklah transparan rutin kali memperlambat arus investasi, juga meskipun UU Cipta Kerja (Omnibus Law) mencoba menyederhanakan perizinan, implementasinya belum sepenuhnya efektif kemudian justru memunculkan kritik terkait pengabaian hak-hak pekerja juga penurunan daya beli publik.
Jebakan Pendapatan Menengah: Indonesia Masih Terperangkap
Dalam teori perekonomian pembangunan, middle-income trap terjadi ketika sebuah negara gagal bertransformasi dari perekonomian berbasis upah rendah serta ekspor komoditas menjadi kegiatan ekonomi berbasis inovasi. Indonesia ketika ini berada pada kedudukan yang digunakan rentan, di tempat mana ketergantungan terhadap sektor komoditas dan juga minimnya nilai tambah menghambat transisi ke ekonomi yang tambahan maju. Teori Neoklasik kemudian Modernisasi menekankan bahwa untuk mengundurkan diri dari dari jebakan ini, sebuah negara harus beralih ke perekonomian berbasis teknologi kemudian inovasi, seperti yang digunakan diadakan oleh Korea Selatan lalu Taiwan.
Untuk menggalang hal ini, Indonesia perlu meningkatkan Produktivitas Total Faktor (Total Factor Productivity – TFP) yang tersebut mencerminkan efisiensi di pemakaian sumber daya ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa produktivitas Indonesia stagnan dibandingkan negara-negara tetangga, dan juga ini semakin mempersulit jalan pergi dari dari jebakan pendapatan menengah.
Selain itu, distribusi pendapatan yang tersebut timpang masih menjadi kesulitan serius. Koefisien Gini, yang digunakan mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa ketimpangan di tempat Indonesia masih cukup tinggi. Meski bantuan sosial bertujuan menghurangi ketimpangan ini, kegiatan yang disebutkan bukan cukup efektif tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang dimaksud berkualitas serta berkelanjutan.
Perlunya Reformasi Struktural
Untuk mengundurkan diri dari dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang digunakan mendalam. Teori Pertumbuhan Endogen menekankan pentingnya penanaman modal di pendidikan, teknologi, dan juga perubahan untuk menciptakan dunia usaha berbasis pengetahuan. eksekutif harus mengubah fokus dari sekadar mencari penerimaan pajak melalui instrumen konsumsi lalu menurunkan subsidi langsung, menuju penciptaan sistem ekologi yang dimaksud mengupayakan produktivitas jangka panjang.
Jika tidak, kebijakan yang digunakan ada ketika ini cuma akan menunda ketergantungan terhadap solusi sementara, tanpa memperbaiki fundamental dunia usaha yang kuat. Indonesia harus belajar dari negara-negara yang tersebut sukses mengundurkan diri dari dari jebakan ini dengan mendirikan institusi yang mana kuat, meningkatkan pembangunan ekonomi pada inovasi, lalu menciptakan lapangan kerja produktif yang digunakan berkelanjutan.
