JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) terus berikrar di mengatasi inovasi iklim, khususnya terkait penurunan emisi karbon. Hal ini dikatakan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Sebagai National Focal Point Agenda Iklim Global untuk Indonesia, KLHK sama-sama Kementerian Friends of NDC serta juga sama-sama para pemangku kepentingan, berdiskusi pada rangka perampungan update NDC yang dimaksud kedua, pada kegiatan Komunikasi Publik Second Nationally Determined Contribution (SNDC) di tempat Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024.
Menteri Siti Nurbaya di arahannya menyampaikan, perjalanan jadwal iklim dalam Indonesia, selama 10 tahun dengan tahapan kerja komitmen Indonesia melalui Intended-NDC, Updated-NDC, Enchanced-NDC kemudian untuk ketika ini dengan Second-NDC.
“Perjalanan juga tahapan penting peran di komitmen iklim Indonesia harus dipahami juga implementasinya serta keberhasilannya hingga sekarang di area tahun 2024,” kata Menteri Siti pada keterangannya, Kamis (22/8/2024).
“Sebelumnya kita telah terjadi menegaskan NDC pada Paris Agreement juga submitt ke PBB di area New York tahun 2016 dengan nomor 29 persen; juga sebelumnya NDC pada era pemerintahan sebelumnya dengan nomor 26 persen NDC (dalam rezim Protokol Kyoto),” tambahnya.
Menteri Siti menjelaskan, pihaknya sanggup membedakan dengan jelas konvensi di rezim Kytoto Protokol; kemudian Konvensi pada rezim Paris Agreement, dengan rambu-rambu yang tersebut berbeda juga menghadirkan konsekuensi yang tersebut berbeda bagi negara pihak termasuk bagi kerja-kerja kita di area Indonesia.
“Dalam hampir 10 tahun ini hasilnya secara umum diakui internasional cukup baik,” arahan Menteri Siti Nurbaya.
Lebih lanjut Menteri menegaskan, setiap negara miliki kewajiban memenuhi komitmen pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga pada pengembangnnya dengan guidelines serta rambu-rambu yang ditegaskan pada konvensi UNFCCC.
Menurutnya, Indonesia sudah pernah mengembangkan langkah-langkah pada rencana iklim dengan mengikuti konvensi global di rambu-rabu dasar Pancasila kemudian UUD 1945.
“Saya terus menerus meminta-minta untuk seluruh jajaran KLHK untuk setiap saat menggunakan pisau analisis Pancasila kemudian UUD 1945 untuk setiap jadwal internasional yang mana dilaksanakan di dalam Indonesia/KLHK, untuk komitmen global yang mana wajib kita penuhi,” ujarnya.
