Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, kemudian Bahasa dalam SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, lalu Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Pengetahuan Pengetahuan Alam (IPA), Keilmuan Pengetahuan Sosial (IPS), juga Bahasa di jenjang institusi belajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan pada SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan dan juga Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru apabila jurusan-jurusan yang dimaksud dihapus dalam SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang disebutkan dapat mempengaruhi jumlah keseluruhan permintaan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Lingkup Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru pasca Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang disebutkan sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, di mana ini diterapkan di dalam sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa cuma yang harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu dikarenakan sekolah akan datang cenderung menyesuaikan Informan Daya Manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi sewaktu siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud tiada akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan datang memproduksi guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan ada mata pelajaran yang digunakan dihindari.

Iman cemas kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang digunakan bukan kebagian jam mengajar, khususnya berpengaruh untuk sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu khususnya sebab kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada banyak simulasi kelas lantaran siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih banyak fleksibel bagi siswa oleh sebab itu tiada dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tiada ada diskriminasi prodi saat hendak melanjutkan kuliah.