JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang pemilihan gubernur (RUU Pilkada) memang benar melawan dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang mana menyetujui draf RUU pemilihan gubernur yang dimaksud pada ketika rapat pengambilan langkah tingkat I dengan Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang sebenarnya maunya Istana ini,” ujar Masinton usai mengunjungi rapat Baleg DPR di tempat Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton menyatakan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana melawan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang mana baru sekadar diputuskan Mulai Pekan 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh sebab itu, PDIP akan mengikuti apa yang dimaksud menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 lalu 29 Agustus ini yang memenuhi ketentuan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU Ibukota Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
