JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, kemudian DPRD (MD3) kembali muncul menjauhi pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang digunakan menjadi sorotan terkait pembaharuan yang mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 telah terjadi mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan terhadap partai urusan politik pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang tersebut kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah melakukan konfirmasi bukan ada rencana inovasi UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai kebijakan pemerintah miliki niat yang dimaksud baik. Salah satunya bersepakat jikalau UU MD3 tetap memperlihatkan digunakan tanpa adanya pembaharuan apa pun menyangkut aturan tersebut.
“Kami tidaklah ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk masalah MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap memperlihatkan sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.
