Jakarta – Peringatan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli yang jatuh pada 27 Juli 2024 berlangsung pada hari ini. Acara itu mengingatkan masyarakat pada kejadian sejenis tahun 1996 yang juga terbentuk pada hari Sabtu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Tanah Air Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pada momen peringatan tegas Kudatuli 2024, ada instruksi moral bagi pemerintahan yang mana pada masa kini berada dalam berkuasa dan juga akan mentransmisikan pengaruhnya pada pemerintahan mendatang.
“Kudatuli mengakibatkan arahan moral bahwa kekuasaan yang mana otoriter, yang mengundurkan diri dari dari makna kekuasaan sebagai kekuatan kolektif rakyat, pada akhirnya dikalahkan oleh kekuatan arus bawah,” kata Hasto di wawancara dengan Tempo di kantornya usai acara teatrikal Kudatuli di dalam DPP PDIP, Sabtu, 27 Juli 2024.
Kudatuli atau Hari Sabtu Kelabu adalah kerusuhan disertai kekerasan yang muncul pada 27 Juli 1996 ke kantor Partai Demokrasi Nusantara (PDI) yang tersebut beralamat pada Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Ibukota Pusat. Penyebab kejadian itu diduga berawal dari perebutan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi.
Di sisi lain, sejumlah penduduk yang mana memandang adanya keganjilan menghadapi pendorong utama kerusuhan tersebut. Kerugian material menghadapi insiden Kudatuli diperkirakan mencapai Rupiah 100 miliar.
Hasto menekankan peran besar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada menghadapi kekuasaan otoriter pada era Soeharto atau Orde Baru. Alih-alih tunduk pada bujuk rayu kekuasaan, Hasto berujar Megawati justru menggalang PDIP sebagai kekuatan pengorganisasian rakyat untuk menentang rezim tersebut.
“Kekuatan Ibu Megawati pada waktu itu (dituangkan) melalui buku Bendera Sudah Saya Kibarkan,” ujar Hasto. Buku ini berisi pikiran-pikiran pokok Megawati mengenai berubah-ubah persoalan masa itu, antara lain demokrasi pada Indonesia, Dwi Fungsi ABRI, kesenjangan sosial, kemudian pengerjaan Indonesia.
Hasto mengatakan Dwi Fungsi ABRI pada waktu itu telah terjadi melupakan hakikatnya yang digunakan berasal dari rakyat. Akibatnya, ABRI dijadikan alat bagi rezim Soeharto untuk mempertahankan status quo alias kekuasannya lalu menjadikan rakyat yang digunakan beroposisi seolah-seolah musuh pemerintah.
Pada masa sekarang, Hasto melanjutkan, kesempatan Kudatuli tiada cuma menjadi titik tolak perlawanan terhadap rezim otoriter, tapi juga pengingat akan pentingnya partai urusan politik sebagai alat pengorganisasian rakyat untuk mempertahankan demokrasi kemudian supremasi hukum.
“Nah hari ini kami laksanakan pada hari yang dimaksud sama, hari Sabtu, untuk mengeluarkan semangat itu,” katanya.
Hasto pun mengkritisi pemanfaatan hukum sebagai alat kekuasaan. Dia menyinggung watak otoriter itu telah dilakukan kembali di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Berbeda dengan Soeharto yang dikenal bertangan besi, Hasto menyampaikan watak otoriter pemerintah sekarang sebagai authoritarian populism, yang kemudian bermetamorfosis menjadi autokratic legalism sebagai penopang kekuasaannya.
“Terjadi perubahan di dalam di menggunakan kekuasaan. Kalau dulu menggunakan mencong senjata untuk mengancam rakyat, sekarang menggunakan pelatuk instrumen hukum,” kata Hasto.
Hasto mengimbuhkan, peringatan serius Kudatuli 2024 juga mengingatkan perjuangan Partai Nasional Indonesia—yang merupakan cikal akan datang PDIP—melawan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda yang menggunakan instrumen hukum untuk menjerat Soekarno. Soekarno kala itu berperang melawan rezim yang dimaksud dengan gagasannya yang mana tertuang pada buku “Indonesia Menggugat”.
“Peringatan 27 Juli ini juga merupakan suatu gugatan yang dimaksud sama,” kata Hasto.
Artikel ini disadur dari Peringatan Kudatuli 2024, PDIP: Kekuasaan Otoriter akan Dikalahkan Arus Bawah
