Jakarta – Badan Pengawas pemilihan atau Bawaslu akan mengawasi pengadaan surat suara Pemilihan Kepala Daerah dari proses produksi sampai pendistribusian. Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda memaparkan pengawasan melekat logistik yang dimaksud akan diatur pada Peraturan Bawaslu yang mana pada waktu ini pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum serta HAM.
“Bawaslu juga masih menanti Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait logistik yang tersebut sekarang ini masih rute tahap uji publik,” kata Herwyn pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2024.
Untuk area terpencil dan juga susah terjangkau, pengawasan akan direalisasikan oleh kelompok dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas pemilihan Kecamatan, lalu Panwaslu Kelurahan atau Desa (PKD). Herwyn menuturkan, selain satuan kerjanya, Bawaslu juga akan melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun untuk pemilihan kepala daerah sesuai Undang-Undang bahwa Pengamat Pemilihan diregistrasi oleh KPU, tidak oleh Bawaslu.
“Prinsipnya, pelibatan komunitas sipil pada semua tahapan, seperti tahapan distribusi logistik, akan selalu melibatkan oleh Pengawas kami yang mana di bawah,” tutur Herwyn.
Sementara itu, KPU akan menyusun linimasa produksi yang harus dipatuhi vendor percetakan surat kata-kata pilkada agar logistik KPU area sangat jauh yang mana sulit dijangkau bisa saja sampai tepat waktu.
“Pada tahap produksi logistik, KPU menyusun timeline produksi yang tersebut akan dilaksanakan oleh penyedia untuk area prioritas yang mana lokasinya terjauh dari percetakan,” kata Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, ketika dihubungi Tempo, kemarin.
Yulianto mengutarakan garis waktu produksi ini untuk memitigasi muncul kekurangan atau kehancuran logistik sewaktu di proses distribusi.
Ia mengakui KPU menemukan banyak kendali di distribusi logistik sebab faktor cuaca, konsisi geografis, lalu ketersediaan moda transportasi. Kendala khususnya dijumpai pada wilayah 5T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Terlama, serta Tersulit). Yulianto mengungkapkan KPU tentu membutuhkan dukungan penyelenggaraan pesawat udara, helikopter, speedboat, atau alat angkut lain yang dimaksud mampu menembus medan berat.
“Yang semuanya kadang juga sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu, KPU terus bekerja identik dengan kementerian lalu lembaga lain untuk membantu distribusi logistik. Misalnya, bekerja identik dengan TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, juga pemerintahan Daerah,” tuturnya.
Pilihan editor: Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Rawan Dilintasi OPM, Hal ini Kata Prabowo
Artikel ini disadur dari Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara
