Jakarta – Komisi Pemilihan Umum akan menyusun linimasa produksi yang harus dipatuhi vendor percetakan surat kata-kata pilkada. Tujuannya agar logistik pemilu untuk wilayah yang dimaksud sulit dijangkau dapat sampai tepat waktu.
“Pada tahap produksi logistik, KPU menyusun timeline produksi yang digunakan akan dilaksanakan oleh penyedia untuk area prioritas yang dimaksud lokasinya terjauh dari percetakan,” kata Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2024.
Yulianto menyatakan garis waktu produksi ini juga bertujuan untuk memitigasi terjadi kekurangan atau kerusakan logistik sewaktu di proses distribusi.
Ia mengakui KPU menemukan berbagai kendala di distribusi logistik mulai dari komponen cuaca, keadaan geografis, lalu ketersediaan moda transportasi. Kendala khususnya dijumpai pada area 5T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Terlama, kemudian Tersulit).
KPU, kata dia, membutuhkan dukungan pemakaian pesawat udara, helikopter, speedboat, atau alat angkut lain yang mampu menembus medan berat.
“Yang semuanya kadang juga sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu, KPU terus bekerja sebanding dengan kementerian dan juga lembaga lain untuk membantu distribusi logistik. Misalnya, bekerja sejenis dengan TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, juga pemerintah daerah,” tuturnya.
Saat ini KPU berada dalam menggodok beleid yang akan mengatur tata kelola pengadaan kemudian distribusi logistik pemilihan kepala wilayah serentak. hari terakhir pekan kemarin, KPU telah dilakukan menyelenggarakan uji rakyat terhadap rancangan Peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan pengumuman kemudian dukungan perlengkapan lainnya untuk Pilkada.
Yulianto memaparkan regulasi ini harus segera diterbitkan agar KPU wilayah cukup waktu mempersiapkan tahapan pilkada. Aturan juga tahapan spesifik alur logistik akan mengawaitu PKPU ini terbit.
“Proses logistik ini dimulai dari merencanakan, pengadaan, lalu distribusi sampai pada hari H,” kata Yulianto dalam bangunan KPU, Jumat, 12 Juli 2024.
Menurut Yulianto, spesifikasi logistik di pemilihan kepala daerah 2024 akan identik dengan spesifikasi logistik yang digunakan pada Pemilihan Umum 2024. Sehingga tantangan terberat pelaksana tidak pada spesifikasi logistik, melainkan serangkaian distribusi logistik ke setiap daerah.
“Seperti diketahui kemarin hampir 800 ribuan TPS, ya, ke hari yang tersebut identik harus sampai tepat waktu dengan situasi kondisi geografi yang tersebut sangat beragam,” ujar Yulianto, “Proses distribusi yang kami laksanakan berjenjang, dari mulai KPU Pusat, kemudian turun segera ke KPU kabupaten-kota. KPU kabupaten-kota harus mendistribusikan ke kecamatan lebih tinggi dahulu, kemudian ke desa sampai ke TPS.”
Sesuai jadwal, pemungutan pengumuman pada pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November mendatang. Saat ini KPU sedang memverifikasi dukungan calon perseorangan.
CICILIA OCHA
Artikel ini disadur dari Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu
