JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR dijadwalkan secara langsung mengambil kesepakatan tingkat I terhadap RUU pemilihan gubernur . Langkah itu diadakan pasca Panja RUU Pilkada, Timsus, serta Timsin memaparkan hasil rapat pada Rabu (21/8/2024).
“Sebelum kami tutup rapat panja hari ini juga sesuai dengan perkembangan hasil rapat, kiranya pengambilan tindakan atau pembicaraan tingkat 1 melawan hasil pembahasan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah di Rapat Kerja Baleg dapat dijadwalkan hari ini 21 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB,” ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi yang digunakan bertindak sebagai pimpinan rapat sebelum menyembunyikan rapat.
Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU pemilihan kepala daerah menyepakati sebagian hal salah satunya terkait ketentuan pencalonan pada pemilihan gubernur 2024. Kesepakatan itu berbeda dengan putusan MK terkait ketentuan pencalonan pada pemilihan kepala daerah 2024.
Adapun klausul itu sepertu Pasal 40 yang mana diubah di DIM baru usul inisiatif DPR yang dibacakan terdapat dua kelompok persentase ketentuan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah 2024 bagi partai kebijakan pemerintah atau gabungan parpol yang miliki kursi dalam DPRD maupun bagi parpol atau gabungan parpol yang dimaksud tak miliki kursi di tempat DPRD.
(1) Partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai kebijakan pemerintah yang tersebut memiliki kursi di tempat DPRD dapat mendaftarkan calon apabila telah dilakukan memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan ucapan sah pada pemilihan umum anggota DPRD pada wilayah yang tersebut bersangkutan.
(2) Partai urusan politik atau gabungan partai urusan politik yang tak memiliki kursi di area DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan juga calon gubernur dengan ketentuan:
a. Provinsi dengan jumlah keseluruhan penduduk yang mana termuat pada daftar pemilih masih sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik kontestan pemilihan umum harus memperoleh pengumuman sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam provinsi tersebut.
b. Provinsi dengan jumlah keseluruhan penduduk yang dimaksud termuat pada daftar pemilih tetap saja tambahan dari 2.000.000 (dua jt jiwa) sampai dengan 6.000.000 (enam jt jiwa), partai urusan politik atau gabungan partai urusan politik partisipan pilpres harus memperoleh pendapat sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di area provinsi tersebut.
c. Provinsi dengan jumlah total penduduk yang dimaksud termuat pada daftar pemilih masih tambahan dari 6.000.000 jt jiwa sampai dengan 12 jt jiwa, partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik kontestan pilpres harus memperoleh kata-kata sah paling sedikit 7,5% pada provinsi tersebut.
