JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyelenggarakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan pada Kantor DPTP PKS, Jakarta. Acara ini bertujuan menggali lebih banyak di format ideal hubungan bidang yang tersebut berkeadilan di tempat Indonesia, teristimewa di konteks peraturan perundang-undangan yang tersebut mengatur ketenagakerjaan.
Hadir pada acara yang dimaksud Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, juga Dekan Fakultas Kondisi Keuangan lalu Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS mempunyai komitmen kuat pada menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang digunakan dianggap tidak ada adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS sudah ada menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada dalam garis terdepan di menolak RUU tersebut. Bahkan, pasca disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan pemerintahan yang dimaksud mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra pada keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang dimaksud berkeadilan dalam Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang dimaksud terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, sebab negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi kompetisi penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan serta mencari solusi dengan terkait kesulitan hubungan industrial di dalam Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif pada upaya mewujudkan hubungan lapangan usaha yang mana lebih besar adil lalu seimbang pada masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan pada hubungan lapangan usaha yang mana dirasakan oleh banyak pekerja di tempat Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang tersebut bisa jadi menjamin bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk meyakinkan bahwa pernyataan pekerja didengar kemudian hak-hak mereka dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi pada mana pekerja tiada belaka menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan kegiatan ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang dimaksud berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, ekonomi yang tersebut kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang dimaksud sehat, di dalam mana tidak ada ada pihak yang mana merasa dirugikan.
