Jakarta – Aliansi Security Siber Untuk Rakyat (Akamsi) menuntut Budi Arie Setiadi untuk mundur sebagai Menteri Komunikasi lalu Informatika (Menkominfo). Tuntutan yang dimaksud disampaikan lewat aksi dalam depan kantor Kominfo hari ini.
“Kami minta Budi Arie mundur akibat kelalaiannya mengurus data negara yang mana akibatnya merugikan keamanan data rakyat,” kata salah satu pegiat Akamsi, Wana Alamsyah dari Indonesian Corruption Watch (ICW) pada orasinya di depan Gedung Kominfo, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu, 10 Juli, 2024
Tuntutan aksi ini didasarkan lantaran bobolnya Pusat Angka Nasional Sementara 2 (PDNS 2). Kebobolan ini, menurut Akamsi, mengakibatkan kerugian yang tersebut dialami rakyat. Kerugian yang dimaksud terdiri dari kesulitan akses terhadap layanan rakyat serta mengancam data pribadi warga.
Selain itu, Akamsi mengkaji penujukkan Budi sebagai Menkominfo oleh Presiden Jokowi sangat bermuatan politis juga tidak ada mempertimbangkan aspek kepakaran. Oleh karenanya, Akamsi juga meminta-minta pertanggungjawaban Presiden Jokowi melawan bobolnya PDSN 2 lantaran menunjuk Budi sebagai warga yang bukan kompeten pada menjadi pemimpin Kominfo. “Budi menteri giveaway,” kata salah satu partisipan aksi.
Selain orasi, partisipan aksi bersama-sama menyanyikan yel-yel sebagai ekspresi kekesalan terhadap Budi. “Mundur mudur mundur si Budi, mundur si Budi sekarang juga”. Beberapa kontestan aksi juga membacakan puisi di aksi ini.
Akamsi terdiri daei sebagian organisasi, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Blok Politik Pelajar (BPP), Indonesian Corruption Watch (ICW), Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi serta Advokasi Komunitas (ELSAM), Lokatsru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), kemudian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesi (YLBHI)
Artikel ini disadur dari PDNS Diretas, Akamsi Desak Budi Arie Mundur Sebagai Menkominfo
