JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Pusat Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pada waktu ini pihaknya sedang mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang disebutkan nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung kantor di area IKN dan juga sarana kemudian prasarana yang dimaksud sebelumnya sudah ada dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana kemudian Kantor Presiden kemudian Wakil Presiden, 4 komplek gedung perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, dan juga lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tidaklah termasuk pemeliharan juga pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki pada waktu ditemui di tempat Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI pada IKN yang tersebut Diganti pada Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dimaksud dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan banyak anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk mampu memelihara prasarana yang sudah ada dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, dia memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk pada waktu ini beberapa infrastruktur yang mana sudah ada diciptakan memang benar masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang dimaksud praktis berpengaruh terhadap prioritas pembangunan infrastruktur dasar pada IKN yang juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi di dalam CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, perkembangan infrastruktur dasar dalam IKN masih cukup sejumlah memerlukan dukungan APBN. Terutama yang dimaksud berkaitan dengan pengembangan kawasan di tempat KIPP 1B, kemudian 1C yang digunakan kedepannya akan menjadi tempat penanam modal IKN.
“Karena sejumlah pemodal yang telah mulai pembangunan, kita memulai pembangunan jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak ada semata-mata di dalam KIPP 1A, tapi juga 1B serta 1C,” tutup Basuki.
