JAKARTA – Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal mengungkapkan penetapan tarif KRL berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan diterapkan secara bertahap.
Risal mengungkapkan hal yang disebutkan sekaligus bagian dari sosialisasi terhadap publik sekaligus transisi untuk menetapkan tarif baru KRL yang digunakan akan naik di waktu bersamaan. Tujuannya agar beban public service obligation (PSO) yang digunakan ditanggung eksekutif bisa saja berkurang dengan menaikan tarif terhadap para pelanggan.
“Guna melakukan konfirmasi agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, ketika ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan juga akan dilaksanakan sosialisasi untuk penduduk sebelum ditetapkan,” kata Risal di keterangan resmi, Hari Senin (2/9/2024).
Lewat proses sosialisasi tersebut, Risal menambahkan pihaknya juga masih terus membuka ruang diskusi untuk menerima berbagai macam masukan baik dari para akademisi maupun penduduk untuk mereview kebijakan baru tersebut. Harapannya kebijakan baru ini tiada memberatkan para pengguna jasa layanan KRL.
“Diskusi masyarakat ini akan dilaksanakan setelahnya skema pentarifan selesai dibahas secara internal, lalu merupakan bagian dari sosialisasi terhadap masyarakat,” lanjutnya.
Meski demikian, Risal menuturkan wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK atau penyesuaian tarif ini tidaklah diterapkan pada waktu dekat. Meskipun tidak ada dikabarkan lebih besar spesifik terkait keterangan waktu kapan hal ini akan diterapkan.
“Kementerian Perhubungan meyakinkan belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek di waktu dekat. Dalam hal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan,” pungkasnya.
