JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid tak memenuhi panggilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) . Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafis menganggap Cak Imin dan juga Hasanuddin Wahid tiada sanggup diajak berkomunikasi.
Hal itu disampaikan Kiai Cholil Nafis dengan Ketua PBNU Umarsyah, Wasekjen PBNU M Najib Azca kemudian Suleman Tanjung di area Plaza PBNU, Lantai 1, DKI Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
“Kami memutuskan bahwa PKB tiada dapat koordinasi dengan PBNU. Tidak bisa jadi komunikasi dengan PBNU yang secara historis (dan dokumentasi) ada hubungan erat dengan PBNU. Ini adalah kesimpulan sementara,” ujarnya.
“Kami kelompok yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kali mengundang, termasuk Ketua Umum PKB. Kami juga mengundang Sekjen PKB kemudian dua-duanya sama-sama bukan hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kiai Cholil menyatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum serta Sekjen PKB akan diserahkan untuk kelompok panel seperti KH Anwar Iskandar kemudian Kiai Amin Said Husni kemudian pasca itu akan menjadi kebijakan PBNU. “Mungkin itu tambahan dari saya,” terangnya
Di samping itu, anggota Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, H Umarsyah menyebutkan bahwa pihaknya telah dilakukan menunjukkan itikad baik dengan mengundang secara resmi, menyampaikan program yang mana jelas, juga melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen kemudian informasi.
“Kami kasih kesempatan terhadap beliau dengan cara segera bertemu tatap muka. Tapi Alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tidak ada mengupayakan upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal tidak ada terlampau sejumlah kesulitan yang mana akan kami angkat,” katanya.
Lebih lanjut, Umarsyah menyatakan bahwa PBNU berencana fokus pada tiga isu utama. “Yang pertama hambatan kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang tersebut semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB,” katanya.
Kedua, kata Umarsyah, tentang permusyawaratan yaitu PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan pada PKB. Ketiga mengenai tata kelola organisasi, hal itu menyangkut Isu terkait tata kelola organisasi PKB.
“Tiga hal ini yang kita fokus untuk melakukan pendalaman tetapi hari ini,” tutupnya.
