JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.
Hal ini disampaikan Iman seusai Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengklaim sudah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dari Tebuireng, Jawa Timur, untuk memperbaiki PKB.
Iman mengatakan, sejarah kelahiran PKB memang benar lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu kemudian PBNU merupakan dua entitas yang digunakan berbeda.
“Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi urusan politik warga NU, tidak dengan PBNU. Ngaco itu,” kata Iman pada Rabu (14/8/2024).
Hubungan baik PKB kemudian NU, lanjut Iman, terjalin hingga ketika ini. Terbukti pada ketika Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin progresif sebagai calon perwakilan presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.
“PBNU juga PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB di tempat bawah UU Partai Politik, PBNU di area bawah UU Organisasi Kemasyarakatan,” ucapnya.
Menjelang Muktamar PKB yang digunakan akan berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 dalam Bali, Iman memverifikasi seluruh kader tetap saja solid di tempat bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan mendiskusikan berbagai isu kebijakan pemerintah kemudian ekonomi, baik internal maupun eksternal.
