Kemarin, persoalan penyertaan modal negara hingga kemudahan izin penanaman modal

Ibukota – Sejumlah pemberitaan bidang perekonomian pada hari terakhir pekan (5/7/2024) kemarin mulai dari tentang pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk 17 BUMN hingga kemudahan izin pembangunan ekonomi melalui penerbitan nomor induk berupaya (NIB) masih layak dibaca pada Hari Sabtu pagi ini.
Berikut rangkuman beritanya:
Erick Thohir tegaskan PMN bagi 17 BUMN untuk jalani penugasan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap perusahaan plat merah yang digunakan sakit bertujuan untuk menjalani penugasan, menguatkan modal dan juga restrukturisasi.
Hal ini disampaikan Erick terkait dengan banyaknya respons negatif ketika 17 perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai lalu non tunai tahun anggaran 2024, lantaran beberapa dalam antaranya terjerat hambatan keuangan.
Baca berita selengkapnya
Menko Luhut: Penerapan bea masuk tekstil bukan untuk serang China
Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman kemudian Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana Negara Indonesia menerapkan kebijakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen terhadap barang tekstil tidaklah untuk menyerang negara tertentu, khususnya China.
“Jadi kita tidak ada berusaha mencapai negara tertentu, apalagi China. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita,” ujar Luhut ke Jakarta, Jumat.
Baca berita selengkapnya
Konstruksi IKN akan dihentikan sementara jelang upacara HUT RI
Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tindakan (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Perkotaan Nusantara atau IKN mengungkapkan pekerjaan proyek konstruksi di IKN akan dihentikan sementara mendekati upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.
"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah ada tidak ada ada aktivitas bagaimanapun juga ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang dimaksud mobilisasi, truk serta sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah ada kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di dalam Jakarta, Jumat.
Baca berita selengkapnya
Hippindo ingin pemerintah bentuk satgas khusus berantas impor ilegal
Himpunan Peritel serta Penyewa Pusat Perbelanjaan Nusantara (Hippindo) menginginkan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani impor ilegal, guna melindungi daya saing sektor ritel.
"Jadi ini memang sebenarnya benar-benar harus pemerintah yang memberikan solusi tepat, yaitu dengan cara menciptakan penegakan hukum yang digunakan benar kemudian kalau sekarang situasinya lagi urgent. Harus bikin satgas yang digunakan fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa jadi ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo.
Baca berita selengkapnya
BKPM: Penerbitan NIB hampir capai 10 jt sejak ada UU Cipta Kerja
Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dendy Apriandi mengutarakan bahwa sejak UU Cipta Kerja diberlakukan jumlah total penerbitan nomor induk berupaya (NIB) melalui jaringan Online Single Submission (OSS) telah terjadi mencapai hampir 10 juta.
“Menariknya, 98 persen dari NIB yang dimaksud diterbitkan yang disebutkan adalah milik bisnis mikro, kecil, serta menengah (UMKM),” ujar Dendy, diambil dari keterangan ditulis di Jakarta, Jumat.
Baca berita selengkapnya
Artikel ini disadur dari Kemarin, soal penyertaan modal negara hingga kemudahan izin investasi





