JAKARTA – Kementerian Koordinator Lingkup Maritim dan juga Pengembangan Usaha (Kemenko Marves) menyokong penerapan kebijakan berbasis-bukti penduduk bisa saja semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang dimaksud menjadi faktor polusi.
“Dengan data ilmiah, kita mampu menjelaskan bahwa permasalahan polusi udara adalah permasalahan bersatu kemudian semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat pada pernyataannya, dikutipkan Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Pencemaran Lingkungan di tempat Indonesia
Menurut ia data pemerintah menunjukkan jikalau polusi udara di area Ibukota masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves berupaya untuk meningkatkan standar komponen bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia sudah ada menerapkan lalu memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi material bakar yang mana berada di tempat bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan substansi bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang tersebut menetapkan batas pada polutan pada emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran substansi bakar, seperti sulfur dan juga karbon monoksida, serta nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah terjadi memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik juga merencanakan konstruksi kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu serta perencanaan yang digunakan baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation kemudian ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan juga riset. “Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” kata beliau pada lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang mana diselenggarakan Clean Air Asia juga ViriyaENB pada Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, teristimewa di tempat sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang digunakan menyamaratakan sikap antara perusahaan yang digunakan mencoba menurunkan emisinya dengan perusahaan yang dimaksud enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan pembaharuan perilaku untuk mengupayakan publik dapat memunculkan lebih banyak sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
