YOGYAKARTA – Presiden Jokowi mengatakan belum ada langkah terkait rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tersebut kabarnya akan datang diberlakukan pemerintah 1 Oktober 2024 mendatang.
Jokowi mengungkapkan pada waktu ini rencana yang dimaksud masih pada proses sosialisasi ke masyarakat. Sebelum memberlakukannya pemerintah juga akan mengawasi terlebih dahulu kondisi di tempat lapangan seperti apa
“Saya kira kita masih pada proses sosialisasi. kita akan meninjau di area lapangan seperti apa,” ujar Jokowi, dalam Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Baca Juga: Orang Kaya Pakai BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Apa Kata Bumi Bos?
Dia menegaskan apabila hingga pada waktu ini belum ada langkah berkaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Bahkan hingga ketika ini belum ada rapat mengkaji rencana pembatasan ini.
Terkait perlunya pembatasan BBM bersubsidi, Jokowi mengungkapkan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang digunakan berbagai terjadi dalam kota besar teristimewa Jakarta. Pertimbangan yang digunakan kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran teristimewa di tempat tahun 2025.
“Yang pertama ini terkait dengan polusi khususnya di dalam Jakarta. Dan yang digunakan kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran teristimewa di tempat tahun 2025,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Energi lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembatasan BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelahnya adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).
“Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Siap-siap! Pembatasan BBM Subsidi Dimulai 1 Oktober 2024
Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024. Menurut ia ketika ini yang diadakan pemerintahan adalah mengkaji waktu yang tersebut tepat untuk memberikan sosialisasi untuk masyarakat.
“Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang mana sekarang saya lagi bahas,” katanya.
