Istanbul – Hubungan antara India serta Pakistan jatuh ke titik terendah akibat serangan terhadap wisatawan ke wilayah Jammu kemudian Kashmir yang dikontrol India, Pahalgam, yang mana menewaskan 26 pendatang pada 22 April lalu.
New Delhi pada Rabu (23/4) menyatakan penangguhan Perjanjian Air Indus yang mana mengatur penjatahan air dari enam sungai di wilayah aliran sungai Indus antara dua negara dengan senjata nuklir tersebut.
Penangguhan perjanjian bilateral itu diberitahukan pasca Awal Menteri India Narendra Modi menjadi pemimpin rapat Komite Kabinet untuk urusan Security menyusul serangan di dalam Jammu juga Kashmir.
India juga mengusir penasihat militer Pakistan dan juga menurunkan total staf diplomatik yang digunakan bertugas dalam kedutaan besar Pakistan di dalam New Delhi.
Visa yang mana diterbitkan bagi WN Pakistan ke bawah skema regional SAARC (Asosiasi Kerja Sama Daerah Asia Selatan) juga ditangguhkan.
Kemudian pada Kamis (24/4), New Delhi mengumumkan bahwa layanan visa ke Pakistan akan ditangguhkan seluruhnya, dan juga warga India yang dimaksud sedang berkunjung ke Pakistan diminta kembali "sedini mungkin".
India juga menghentikan satu-satunya pintu perbatasan dengan Pakistan yang dioperasikan pada Wagah-Attari.
Pakistan membalas
Pemerintah Pakistan merespons tindakan India yang disebutkan dengan menyatakan bahwa Perjanjian Air Indus yang dimediasi oleh Bank Global kemudian diteken pada September 1960 tidak ada mencantumkan mekanisme untuk menangguhkan perjanjian secara sepihak.
Islamabad menegaskan bahwa tindakan yang disebutkan amat "sembrono" juga menyampaikan peringatan bahwa tindakan apapun oleh India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang".
Pakistan juga menyatakan penangguhan Kesepakatan Simla, pakta bilateral tahun 1972 yang tersebut memberi dasar bagi Garis Kendali (Line of Control) antara kedua negara di wilayah sengketa Kashmir juga kerangka bagi penyelesaian sengketa bilateral.
Penangguhan Kesepakatan Simla, langkah paling tajam oleh pemerintah Pakistan, disampaikan setelahnya Pertama Menteri Shehbaz Sharif menjadi pemimpin rapat Komite Security Nasional.
Sementara itu, membalas tindakan New Delhi, Islamabad juga mengusir atase pertahanan serta menurunkan staf diplomatik di kedutaan besar India di Pakistan.
Pakistan juga menyembunyikan pintu perbatasan Attari-Wagah dan juga menghentikan semua perdagangan bilateral maupun dengan pihak ketiga melalui Pakistan.
Islamabad turut menangguhkan penerbitan visa bagi warga India di bawah skema SAARC, kecuali untuk perjalanan ibadah bagi kaum Sikh, kemudian melakukan penutupan ruang udaranya baik bagi seluruh pesawat yang dimiliki maupun dioperasikan pihak India.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Hubungan India-Pakistan memburuk usai serangan di Jammu dan Kashmir
