Jakarta – Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas, menyatakan sebelum memutuskan menerima tawaran pemerintah menjalankan izin usaha pertambangan atau IUP, organisasi itu menemui entrepreneur tambang. Pertemuan itu membicarakan pengalaman wirausaha itu kelola tambang.
“Yang pertama kami dialog dengan para pengusaha, bagaimana pengalaman kalian pada mengolah tambang,” kata anggota PP Muhammadiyah Anwar Abbas, melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 24 Juli 2024.
Anwar mengatakan, pada waktu itu para pimpinan di organisasi kemasyarakatan keagamaan cetusan kyai Ahmad Dahlan, itu juga menanyakan perihal konsep pengelolaan tambang ramah lingkungan hingga pengelolaan dengan konsep ramah sosial.
“Ya, mereka menyatakan kami dapat tak ramah lingkungan, kami juga dapat ramah lingkungan. Kami sanggup tidak ada ramah sosial, kami juga bisa jadi ramah sosial,” tutur dia. Setelah memahami penjelasan para pelaku bisnis tambang, kata Anwar, para pimpinan Muhammadiyah dengan segera menemui Menteri Investasi/Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Dengan Bahlil, para pentolan Muhammadiyah itu membicarakan tentang pengelolaan tambang. “Setelah pagi bertemu entrepreneur tambang, siangnya kami diskusi dengan Bahlil, sorenya kami bertemu dengan JK (Jusuf Kalla),” ujar dia. Anwar tak ingat persis hari perjumpaan itu. Ia menyatakan perjumpaan itu berlangsung dua atau tiga pekan lalu.
Ketua Sektor UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, serta Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah itu juga enggan menjelaskan siapa para pengusaha perusahaan tambang yang ditemui sebelum mereka itu menemui Bahlil serta mantan delegasi presiden Jusuf Kalla itu. “Yang jelas mereka itu pelaku bisnis tambang, yang digunakan sudah ada berpengalaman mengatur tambang,” kata dia, sembari menolak mengumumkan jika entrepreneur itu.
Kepada Tempo, Anwar mengemukakan PP Muhammadiyah sudah ada memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Keputusan ini diputuskan ketika rapat pleno. “Sudah diputuskan di rapat pleno PP Muhammadiyah, telah menyetujui,” ucap Anwar. Rapat pleno ini dilakukan pada Sabtu, 13 Juli 2024.
Pilihan Editor: Sandiaga Jaminan Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas
