JAKARTA – Pelaksana Tindakan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa miliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tidak ada semata-mata bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru serta orang tua yang digunakan membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) bukan miliki kemampuan leadership sekalipun di area tingkat desa, maka tidak ada akan mengalami perkembangan desa itu,” jelasnya di Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inisiatif Penguasaan Pemerintahan juga Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di tempat Ibukota Indonesia diambil Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas kemudian peluang ketidakadilan yang harus diperbaiki pada proses pendataan warga kurang mampu pada desa. Menurutnya, kepala desa yang digunakan adil seharusnya mencatat lalu memberikan bantuan berdasarkan keinginan masyarakat, bukanlah afiliasi kebijakan pemerintah atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang digunakan ini dapat, ini yang digunakan lebih besar miskin tak dapat, ini dimulai dari pendataan di dalam desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya mendirikan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, lalu akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap perkembangan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang digunakan mengawaitu pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini tidak untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk khasiat pengerjaan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui berbagai program. Hal ini seperti kegiatan Pemberdayaan Keseimbangan Keluarga (PKK) yang digunakan memiliki kegiatan terkait kemampuan fisik ibu dan juga anak, dan juga kebersihan di tempat desa. Berbagai acara itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di area desa serta tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menggerakkan percepatan peningkatan dunia usaha desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebut efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemanfaatan dana desa maksimal 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang berhasil, belaka beberapa yang mana bisa saja menghasilkan, yang digunakan saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang bisa saja menghasilkan kembali miliki penghasilan pada melawan 5 miliar [rupiah] di 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, juga efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan inisiatif tiada semata-mata bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, kemudian evaluasi yang terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, dan juga ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak kemudian tak berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tiada berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, lalu inilah yang namanya bakti kita bagi rakyat serta Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
