JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka potensi reshuffle kabinet usai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kemudian Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut, jabatan menteri merupakan tugas negara. PDI Perjuangan turut membantu Presiden Jokowi pada merancang pemerintahan selama dua periode. Kader PDI Perjuangan akan menjalani tanggung jawab hingga akhir bila ditunjuk kembali untuk mengisi kursi kabinet yang kosong.
“Artinya pada ketika ditugaskan menjadi menteri, maka fungsi yang dimaksud dilaksanakan adalah fungsi tugas kenegaraan, sehingga kalau misalnya kami diberikan penugasan tersebut, sebagai kader partai tentu harus melaksanakan hingga tuntas tanggung jawabnya,” tutur Seno, Hari Sabtu (7/9/2024).
Kendati demikian, Seno tak persoalkan bila kader PDI Perjuangan yang dimaksud masih duduk pada kabinet harus terkena reshuffle. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogtatif presiden.
“Apabila ada keinginan untuk memberhentikan kader-kader kami di dalam di jabatan resmi kenegaraan tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden, silakan belaka jikalau merasa sudah ada tak memerlukan pemikiran kerja juga jasa dari para kader kami,” ucap Seno.
“Tetapi apabila tidak, kami akan melaksanakan tanggung jawab hingga tuntas. Kader berkat partai diminta untuk berikrar dengan melaksanakan tugas negara sampai tuntas, pertanggungjawaban sampai tuntas,” imbuhnya.
Seno mengumumkan alasan dua kadernya yakni Risma dan juga Pramono memilih mundur dari kabinet lantaran tak ingin membagi fokus di dalam dua tanggung jawab berbeda. Apalagi, Risma juga Pramono ditugaskan segera progresif dalam pemilihan kepala daerah 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
“Kami tak ingin terbagi fokusnya dengan melaksanakan dua tanggung jawab sekaligus yang mana sama-sama penting. Maka tentu sekadar pada waktu ditugaskan menjadi kepala wilayah memutuskan untuk mundur, Mas Pram misalnya kemudian juga Bu Risma,” ucap Seno.
Risma kemudian Pramono mendapat tugas agar dapat terus turun ke penduduk untuk menerima aspirasi masyarakat. “Maka diperlukan suatu langkah yang dimaksud sifatnya fokus terhadap penugasan partai yang diberikan sebagai calon gubernur, maka tentu belaka harus mengurus mundur dari jabatan menteri. Ya itu bentuk gentlemen yang saya rasa menjadi satu komitmen untuk fokus pada penugasan sebagai calon kepala daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal segera merombak atau reshuffle kabinet pada waktu dekat. Hal ini pasca kedua Risma mundur dari Menteri Sosial kemudian Pramono Anung menanggalkan jabatan Sekretaris Kabinet.
