Jakarta – Pendaftaran calon pimpinan (Capim) dan juga calon majelis pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah terjadi ditutup sejak Senin, 15 Juli 2024. Wakil Panitia Seleksi atau Pansel KPK, Arif Satria mengumumkan total jumlah keseluruhan pendaftar Capim serta Calon Dewas KPK hingga penutupan mencapai 525 orang.
“Pendaftar untuk Capim mencapai 318 penduduk kemudian calon Dewas sebanyak 207 orang,” kata Arif pada penjelasan video yang mana diterima Tempo, Selasa, 16 Juli 2024.
Adapun rincian pendaftar Capim KPK dalam antaranya 298 pemukim laki-laki juga 20 penduduk perempuan. Sementara untuk pendaftar Calon Dewas KPK terdiri dari 184 laki-laki dan juga 23 perempuan.
Arif mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan verifikasi dokumen yang digunakan telah lama dipublikasikan oleh para pendaftar. Pemberitahuan hasil akan dijalankan pada 24 Juli 2024 melalui laman KPK dan juga Sekretariat Negara.
Ia juga mengimbau untuk rakyat agar memberikan masukan dan juga tanggapan terhadap Pansel KPK terhadap nama-nama calon yang dimaksud mendaftar. “24 Juli sampai 24 Agustus, kami harapkan masukan serta tanggapan masyarakat,” ujarnya.
Eks komisioner KPK, Chandra M. Hamzah, membicarakan Pansel KPK harus memperhatikan keterwakilan perempuan di menyeleksi kandidat pimpinan KPK periode yang mana akan datang. Menurut dia, perspektif perempuan akan menjadi penting pada upaya-upaya penanganan kemudian pencegahan korupsi di tanah air.
“Komposisi yang digunakan ada, ada baiknya ada perempuannya. Kenapa ini menjadi penting, kalau bahasa gaulnya, supaya pimpinan KPK tak menjadi boys club,” kata Chandra di diskusi daring yang mana diselenggarakan Pusat Studi Hukum kemudian Kebijakan (PSHK) pada Senin, 15 Juli 2024.
Chandra berujar keberagaman sudut pandang adalah salah satu aspek penting pada perjalanan KPK. Menurut dia, pimpinan KPK bukan bisa saja dipilih dari latar belakang yang dimaksud semua sama.
Contohnya, kata Chandra, para pimpinan KPK nantinya tiada dapat semata-mata khalayak yang tersebut berlatar belakang hukum atau berpengalaman di penindakan. “Perlu ada khalayak yang dimaksud mengerti pendidikan, perlu ada khalayak yang dimaksud mengerti sistem, konstruksi sistem, mengerti kultur, menyosialisasikan pemberantasan korupsi,” ucap komisioner KPK periode 2007-2011 itu.
Selain latar belakang gender, Chandra memandang keberagaman latar belakang profesi juga dibutuhkan pada kepemimpinan KPK. Dia mengungkapkan pos komisioner KPK nantinya tiada bisa saja diisi semata-mata oleh orang-orang yang digunakan berlatar belakang penegak hukum. Dia menyarankan tokoh-tokoh institusi belajar hingga auditor juga dapat melengkapi komposisi pimpinan KPK periode 2024-2029.
SULTAN ABDURAHMAN
Pilihan editor: Alasan Ketua KPK Nawawi Pomolango Tak Ikut Seleksi Capim
Artikel ini disadur dari Total Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Didominasi Lak-Laki
