Jakarta – Wakil Menteri Pengembangan Usaha Yuliot Tanjung mengungkapkan percepatan penanaman modal di dalam Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) akan segera menjadi prioritasnya. Ia memaparkan hal ini usai dilantik sebagai perwakilan menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
“Infrastruktur untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kan sudah ada disiapkan pemerintah. Jadi, nanti bagaimana mengisi klaster-klaster lain,” ujar Yuliot.
Eks Deputi Kementerian Pengembangan Usaha ini mengemukakan pihaknya akan segera meningkatkan pembangunan ekonomi serta menggalakkan adanya kawasan sektor ekonomi di dalam IKN. Ia memiliki target kawasan untuk financial center. Yuliot mengungkapkan akan segera mengkoordinasikan hal ini dengan Otorita IKN.
Lebih lanjut, Yuliot mengklaim ada tambahan dari 400 letter of intent (LoI) atau surat minat penanaman modal dari penanam modal untuk proyek IKN. Ia tidak ada merinci dari mana cuma kesempatan pembangunan ekonomi tersebut, tapi pihaknya melakukan konfirmasi calon pemodal IKN akan terfasilitasi dengan baik.
“Itu yang dimaksud kami koordinasikan, diupayakan untuk dapat eksekusi segera,” kata dia.
Sebelumnya, Deputi Lingkup Pendanaan kemudian Penanaman Modal Otorita IKN Agung Wicaksono juga mengklaim pihaknya sudah ada mengantongi 421 surat minat investasi. Ia memaparkan 421 minat satu di antaranya dari investor-investor pelopor yang digunakan sudah pernah penting menyetorkan modal pada proyek ibu kota baru. “Investor pelopor kan 45 perusahaan, sejauh ini,” kata Agung di mana ditemui di dalam Kementerian PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.
Otorita IKN memiliki target pembangunan ekonomi masuk Rp100 triliun hingga akhir 2024. Adapun sejak groundbreaking pertama hingga groundbreaking keenam, Otorita membukukan penanaman modal Rp51,3 triliun. Agung memaparkan pihaknya masih mengejar sisa target itu.
Sebagai informasi, perkembangan IKN di Kalimantan Timur secara menyeluruh disebut membutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun. Pendanaan ini diambil sebesar 20 persen dari APBN serta 80 persen dari non-APBN.
Saat ini, pemerintah juga telah dilakukan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpres yang tersebut diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024, di antaranya mengatur tentang guna usaha (HGU) serta hak guna bangunan (HGB). Dalam pasal 9, pemerintah mengumumkan HGU sanggup diperpanjang hingga 190 tahun kemudian HGB hingga 160 tahun.
Perpres ini kemudian disoroti Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, yang digunakan memandang aturan mengenai hak menghadapi tanah itu tidaklah menjamin dapat menyita perhatian investor. Pasalnya, pembangunan ekonomi di dalam IKN seret bukanlah lantaran urusan hak berhadapan dengan tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tiada sampai lima jt orang. “Padahal perhitungan pembangunan ekonomi baru menguntungkan jikalau minimal ada 5 jt penduduk pada 10 tahun,” kata beliau melalui pernyataan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Menjelang Upacara 17 Agustus pada IKN, Okupansi Hotel di Balikpapan Diklaim Tembus 90 Persen
Artikel ini disadur dari Wamen Baru Yuliot Tanjung Sebut Percepatan Investasi di IKN Jadi Prioritas
