JAKARTA – Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam sudah pernah melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor mereka dikarenakan takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Perkotaan yang dimaksud bertanggung jawab melawan kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi terhadap stasiun radio yang dimaksud bahwa larangan yang disebutkan diterapkan pada akhir April, meskipun hingga ketika ini belum diberitahukan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal pada aplikasi mobile lalu risiko spionase” sebagai alasan utama langkah tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang dimaksud juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang tersebut aman bagi peretas, penjahat dunia maya, kemudian pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat di dalam Rusia, kantor pusatnya saat ini berlokasi dalam Dubai kemudian perusahaan yang disebutkan resmi terdaftar pada Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain pada Belanda belum memberlakukan larangan sejenis terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Pusat Kota Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China dikarenakan kegelisahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan juga spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap di waktu lima tahun.
