JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) segera berlaku tanpa perlu mengubah undang-undang (self executing).
“Maka, KPU wajib hukumnya segera melakukan pembaharuan terhadap Pasal 11 dan juga Pasal 15 Peraturan KPU (PKPU) No.8/2024 tentang Pencalonan Gubernur serta Wakil Gubernur, Kepala Kabupaten juga Wakil Bupati, Wali Daerah Perkotaan kota kemudian Wakil Wali Kota,” ujar Rieke, Akhir Pekan (25/8/2024).
Maka itu, Rieke menekankan pembaharuan Pasal 11 juga Pasal 15 PKPU No.8/2024 wajib hukumnya sesuai pertimbangan juga amar Putusan MK pada 20 Agustus 2024.
Pertama, kata dia, Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 terkait batas persyaratan usia calon kepala wilayah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada: “WNI yang mana dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota adalah yang mana memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur juga 25 tahun untuk Calon Kepala Daerah juga Calon Wali Kota”.
Rieke menambahkan, Pasal 15 PKPU No.8/2024 menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024: “pemenuhan batas usia calon kepala area dihitung sejak pelantikan calon terpilih”.
“Jadi yang mana diatur tidak aturan usia pencalonan, tapi aturan pelantikan calon terpilih,” kata Rieke.
Rieke melanjutkan, barangkali pada waktu menyebabkan PKPU No.8/2024, komisioner KPU, khususnya Ketua KPU yang lama lupa Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait hierarki PUU kalau menyebabkan PKPU dasar acuannya harus undang-undang, tidak putusan Mahkamah Agung.
“Putusan MK memerintahkan batasan usia calon kontestan kembali ke Pasal 7 huruf e UU Pilkada,” imbuhnya.
