JAKARTA – Menteri Hukum kemudian Hak Asasi Individu ( Menkumham ) Supratman Andi Agtas segera mengundangkan pembaharuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pemilihan kepala daerah yang dimaksud telah lama disetujui DPR. Supratman menegaskan hal itu pada waktu hadir di rapat sama-sama DPR lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Komisi II DPR.
Dalam rapat itu, tak ada intervensi atau sanggahan terkait draf PKPU yang digunakan sudah dipersiapkan KPU. KPU mengakomodasi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peraturan yang digunakan pada intinya berkaitan dengan ambang batas pengusungan calon kepala tempat juga penghitungan batas usia calon kepala daerah.
“Hari ini dengan segera kita harmonisasi dan juga sesegera mungkin saja kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kami undangkan hari ini,” kata Supratman usai mengunjungi rapat di tempat Komisi II DPR RI, Akhir Pekan (25/8/2024).
Supratman mengatakan, usai rapat ini pihaknya secara langsung menyelenggarakan rapat sama-sama pimpinan Kemenkumham. Supratman menegaskan pembaharuan itu akan segera diundangkan. “Ini secara langsung rapat by zoom untuk harmonisasinya, hari ini juga. Saya berharap, tadi saya telah hubungan Pak Dirjen, semuanya, staf untuk segera mungkin saja melakukan pengundangan,” kata dia.
Sebelumnya, Rapat itu dimulai sejak pukul 10.24 Waktu Indonesia Barat juga berlangsung tak lebih banyak dari satu jam. Dalam rapat itu, KPU menyampaikan draf inovasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. KPU mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan juga Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Dalam rapat itu KPU menjamin rancangan perubahannya telah lama mengakomodasi aturan terkait ambang batas pengusungan kepala wilayah sekaligus penghitungan batas usia. Dalam rapat itu juga tidak ada terlihat ada intervensi atau sanggahan baik dari perwakilan pemerintah, anggota DPR termasuk pelopor pilpres lainnya.
“Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah pernah mengakomodasi, tiada ada kurang tiada ada lebih, dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 juga 70,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Mingguan (25/8/2024).
“Apakah mampu kita setujui?” tanya Doli.
“Setuju,” jawab kontestan rapat.
