Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keselamatan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud Md., mengutarakan bahwa demokrasi tanpa penegakan hukum atau nomokrasi akan cenderung mengakibatkan anarki.
“Demokrasi itu intinya kebebasan, kemudian kebebasan yang berlebih akan cenderung menyebabkan anarki,” ujar Mahfud MD. Menurut dia, sebelum muncul anarki, nomokrasi atau supremasi hukum harus diterapkan untuk mengendalikan kebebasan di demokrasi, maka demokrasi itu akan berjalan relatif baik.
Dalam pernyataannya, Mahfud mengutip sebuah tesis dari khalayak yang bernama Umam, yang dimaksud menurutnya telah dilakukan meneliti sistem demokrasi pada bervariasi negara, diantaranya Indonesia. Dalam tesis Umam menyatakan bahwa demokrasi yang digunakan kuat mampu menghapus korupsi.
Namun, di dalam Indonesia, memulai pembangunan demokrasi semata tak cukup untuk menghapus korupsi. “Kok negara lain bisa, kenapa Nusantara nggak bisa?” tanya Mahfud skeptis, pada waktu membawakan materi “Pembangunan Demokrasi ke Indonesia” di acara Sekolah Demokrasi lalu INDEF School of Political Economy, dengan tema Tantangan Kondisi Keuangan Politik otoritas Baru: Menyambut Kabinet Prabowo Gibran pada Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.
Menurut Menkopolhukam Kabinet Negara Indonesia Maju 2019-2024 ini, pendorong utamanya adalah nomokrasi pada Indonesia tidak ada berjalan dengan baik. “Demokrasinya dibiarkan terkawal oleh hukum, sehingga apa? yang digunakan terbentuk pada tingkat elit berjalan kesenangan-kesenangan. Di tingkat bawah, terbentuk semacam anarkis lah, anarkis opini,” jelasnya.
Dia juga menyoroti kemajuan teknologi informasi yang digunakan tumbuh pesat tanpa pengawasan hukum yang tersebut memadai. “Sekarang ada kebenaran baru dikarenakan kebebasan yang ditopang oleh medsos. Kemajuan teknologi informasi yang tersebut tiada dikawal juga oleh penegakan hukum yang digunakan benar,” kata Mahfud.
Mengutip dari Wakil Presiden pertama Bung Hatta, Mahfud mengingatkan bahwa demokrasi memiliki ancamannya sendiri jikalau tiada dijaga dengan kedisiplinan moral dan juga tata aturan. Mengutip apa yang dimaksud disampaikan oleh Bung Hatta sekitar 15 tahun sebelum Negara Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1931, cemokrasi itu punya ancamannya tersendiri seperti yang mana sekarang ini sudah ada muncul.
“Demokrasi itu kalau tak dijaga dengan kedisiplinan moral serta tata aturan, akan berubah menjadi alat untuk membunuh demokrasi,” jelas Mahfud.
“Yang sekarang ini banyak terjadi, Demokrasi membunuh demokrasi,” papar Mahfud lagi. “Demokrasi itu kedaulatan rakyat, Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Itu harus bersama. Nggak dapat anda mau cuma hukum tanpa demokrasi itu sewenang-wenang. Anda mau demokrasi kalau nggak ada hukum, itu anarki. Oleh sebab itu harus seimbang.”
Dia menambah, pada pada suatu negara yang digunakan ingin maju, demokrasi lalu nomokrasi adalah dua kata kunci yang mana harus diterapkan bersamaan. “Demokrasi serta nomokrasi ini pasangan suami istri yang bukan bisa jadi dipisahkan.”
Pilihan editor: Pakar Baca Sinyal Jokowi Ngotot Bangun IKN dengan Gelar Sidang Kabinet
Artikel ini disadur dari Mahfud Md: Di Indonesia, Demokrasi membunuh Demokrasi
