JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) pada waktu ini yang digunakan dinilai penuh dengan konflik serta kekacauan.
Kondisi ini bukan lepas dari hasil Muktamar NU di area Lampung yang tersebut dilakukan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang dimaksud dipenuhi rekayasa yang berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad di acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang digunakan diselenggarakan pada hotel Azana Suite Antasari, Ibukota Indonesia Selatan.
Acara ini menghadirkan beberapa jumlah tokoh senior NU, di tempat antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, kemudian KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI DKI Jakarta 1965.
“Kisruh yang mana kita saksikan pada tubuh NU pada waktu ini adalah hasil dari Muktamar Lampung yang penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang dimaksud menciptakan ketidakstabilan pada organisasi, sehingga wajar apabila NU saat ini penuh dengan konflik serta kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU serta hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang disusun secara resmi oleh Tim 5 lalu Tim 9 yang bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU di urusan politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi kebijakan pemerintah NU seharusnya masih pada koridor yang mana sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah aksi NU yang dimaksud dinilai telah terjadi melenceng dari khittah yang digunakan seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU sekarang ini tampak tak fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang mana menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi banyak terkuras oleh isu-isu urusan politik yang mana seharusnya bisa saja dihindari,” kata Dr. Hikam.
