JAKARTA – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri turut menyoroti persoalan denda impor beras yang dimaksud berpotensi merugikan negara sebesar Rp294,5 miliar.
Dia beranggapan demmurage beras impor yang disebutkan aneh bin ajaib oleh sebab itu beras yang tersebut diimpor pemerintah yang dimaksud dibiarkan terkatung-katung tertahan di tempat pelabuhan tidak ada disegera dikeluarkan.
“Aneh bin ajaib kalau menurut saya, ada barang yang dimaksud sudah ada diimpor, tidaklah segera dikeluarkan,” tandas beliau pada diskusi bertajuk ‘Ketahanan Pangan, Politik Pangan kemudian Harga Diri Bangsa’ di tempat Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Mantan Menteri Kelautan kemudian Perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri ini menduga persoalan yang disebutkan terjadi adanya unsur kesengajaan. “Harusnya tahu management logistik. Kalau sudah ada tahu ada impor,” tegas dia.
Dia mendesak supaya pihak-pihak terkait dapat segera dipanggil oleh aparat penegak hukum. Menurut beliau pemeriksaan oleh aparat penegak hukum diperlukan lantaran menyangkut keuangan negara. “Harusnya itu dipanggil, diperiksa,” tandas dia.
Kementerian Manufaktur (Kemenperin) mengungkap terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rupiah 294,5 miliar berisi beras tertahan pada Pelabuhan Tanjung Priok lalu Tanjung Perak.
Kemenperin mengatakan 1.600 kontainer beras itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang mana tertahan di dalam dua pelabuhan tersebut. Ribuan kontainer yang dimaksud tertahan yang dimaksud termasuk dalam dalamnya adalah berisi beras belum diketahui aspek legalitasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah terjadi melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas juga Bulog.
