Jakarta – Ditemui Tempo dalam sebuah kedai kopi pada bilangan Cikini, DKI Jakarta Pusat, Hari Puwanto mengakibatkan sebundel dokumen. Direktur Eksekutif Serikat Demokrasi Rakyat (SDR) itu mengatakan dokumen yang dimaksud sama pernah ia serahkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 3 Juli 2024 lalu.
Dokumen itu berisi laporan tentang dugaan penggelembungan harga jual (mark up) beras impor Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dari Vietnam lalu denda demurrage sebesar Rupiah 294,5 miliar.
Hari bercerita, kecurigaannya menyeruak sewaktu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data impor beras periode Maret 2024 pada Senin, 22 April 2024. Periode itu, Bulog mengimpor 567,22 ribu ton atau senilai US$ 371,60 juta. Angka ini naik 921,51 persen secara tahunan (yoy) serta 29,29 persen secara bulanan (mtm). Artinya, Bulog mengimpor beras seharga US$ 655 per metrik ton.
Menurut Hari, bilangan itu berbeda dengan dokumen yang digunakan beliau punya. “Dari situ kami berangkat,” kata dia, Rabu, 24 Juli 2024.
Kepada Tempo, Hari menunjukkan dokumen penawaran nilai tukar itu. Berkepala Tan Long Group, perusahaan agribisnis kondang Vietnam, surat itu ditandatangani oleh General Director TLG, Truong Sy Ba—lengkap dengan cap perusahaan bertinta merah. Alamat tujuannya telah terjadi dicoret-coret.
“Ini saya tutup,” kata Hari, menunjuk coretan itu. Hanya terbaca “Jakarta, Indonesia” pada surat yang mana juga tak mencantumkan tanggal itu. Hari mengklaim surat itu ditujukan untuk Bulog.
Surat itu memuat penawaran ekspor beberapa orang 100 ribu ton beras untuk periode pengiriman Juli juga Agustus 2024. Harganya, setiap US$ 538 per metrik ton untuk model free on board (FOB) juga US$ 573 per metrik ton untuk cost, insurance, and freight (CIF).
Beras yang digunakan akan diimpor TLG adalah beras yang tersebut disimpan tak lebih banyak dari tiga bulan di dalam gudang. Syarat lalu ketentuan impor akan dijelaskan lebih tinggi lanjut di dalam pada kontrak. Bila memerlukan penjelasan atau hendak memulai negosiasi, si penerima surat dipersilakan menghubungi perusahaan.
Hari lantas mengambil hitungan US$ 573 per metrik ton sebagai nilai jual asli. Membandingkan harga jual itu dengan realisasi impor pada Maret 2024 sebesar US$ 655 per metrik ton, beliau mengklaim menemukan selisih tarif sebesar US$ 82 per metrik ton. Dia kemudian mengalikan bilangan itu dengan realisasi impor Januari sampai Mei 2024, yakni sebesar 2,2 jt ton. Walhasil, ia menduga ada selisih sebesar US$ 180,4 jt atau Rupiah 2,7 trilyun—dengan kurs Mata Uang Rupiah 15.000 per US$ 1.
Ihwal besar selisih biaya sebenarnya, Hari mengakui nomor perhitungannya bisa saja meleset. Sebab, impor sepanjang paruh pertama tahun ini tan belaka berasal dari Vietnam. Pada Maret 2024, impor beras sebesar 286,26 ribu ton berasal dari Vietnam, 142,65 ribu ton dari Thailand, 76,61 ribu ton dari Myanmar, 61,57 ribu ton dari Pakistan, dan juga 100 ton dari India. Namun, hal ini tak mengurungkan laporannya. Sebab, beliau mengklaim biaya TLG berjauhan lebih tinggi rendah dari perusahaan-perusahaan lain.
Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengaku tak mengetahui ihwal surat tersebut. “Terkait dokumen penawaran Tan Long Group, kami belum pernah menerima dokumen dimaksud, baik melalui email maupun ekspedisi atau jasa kirim,” kata Bayu ketika dihubungi Tempo, Kamis, 1 Agustus 2024.
Dalam sebuah penjelasan pers, Bulog pernah mengutip media Vietnam, CAFEF, yang mana memuat pernyataan Truong Sy Ba. direktur utama TLG itu membantah pernah memenangi tender Bulog. Dia mengakui sempat mengajukan tawaran informal ke Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, tapi urung akibat tarif mereka terlampau tinggi.
“Sejak 2023 hingga sekarang, kami hanya saja mengungguli satu paket beras berjumlah 30 ribu ton melalui Posco (Korea Selatan),” kata Truong Sy Ba, diambil dari CAFEF, 8 Juli 2024.
Pilihan Editor: Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Pekerja Celaka akibat UU Cipta Kerja
Artikel ini disadur dari Serikat Demokrasi Rakyat Menduga Ada Korupsi Impor Beras Bulog
