JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di dalam bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang dimaksud selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga lalu pelaku usaha di dalam Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Angka impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sejenis senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh lantaran itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang digunakan produksi dan juga cadangannya masih sangat besar di area Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dijalankan oleh pemerintahan yang mana baru nanti khususnya pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang dalam beberapa tahun mendatang juga juga di upaya menurunkan subsidi yang digunakan relatif besar,” kata dia, dalam Jakarta, Mulai Pekan (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih sangat jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling sejumlah ditemukan di dalam Indonesia ketika ini.
“Indonesia menjadi negara yang dimaksud masuk ke pada salah satu negara yang digunakan mempunyai cadangan gas yang mana besar di dalam dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa jadi membuka prospek pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar pada subsidi di dalam APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi tak hanya saja bisa jadi diadakan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menyokong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di area luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang digunakan dilaksanakan oleh PLN tentu dapat menjaga daya saing nilai dari gas nasional juga pada ketika yang identik memperkecil pemanfaatan batubara yang dinilai relatif tak ramah lingkungan.
