Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga lembaga multilateral berubah menjadi prioritas diplomasi Indonesi di dalam bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Negara Indonesia memacu reformasi PBB juga lembaga multilateral lainnya akan bermetamorfosis menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam rencana diskusi “Dinamika dan juga Perkembangan Bumi Terkini: Geopolitik, Keamanan, lalu Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute ke Jakarta, Minggu.
Menurut dia, bangunan institusi multilateral yang ada pada waktu ini seperti PBB juga Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi kemudian kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global ketika ini tak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tidaklah lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Indonesia senantiasa menyokong aksi reformasi multilateral akibat meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih lanjut inklusif, demokratis, representatif, juga adil.
“Dalam bumi yang tersebut semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menyebabkan planet untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Negara Indonesia terancam melemah jikalau tak diiringi dengan pembaharuan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan langkah-langkah reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB di bentuk penambahan jumlah total anggota tetap Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya dalam Pertemuan Diplomasi Antalya 2025 pada hari terakhir pekan (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, juga lainnya mempunyai populasi lalu peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang mana setara di rangka tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
