JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Informan Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang tersebut melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan ketika ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang umum di area wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang mana dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, juga Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang dimaksud sempat memimpin, sebenarnya semua itu tak terpencil berbeda dengan apa yang digunakan kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie pada keterangannya dikutip, Hari Minggu (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan rakyat Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu aksi baru yang tersebut disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya kemudian pola hidup keluarga dan juga kroni sang khalifah yang mana ketika itu bermewah-mewahan serta senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila kemudian UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang dimaksud sama-sama terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam masa lalu.
“Saya kira tidaklah ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tak sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang sudah ada dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa jadi dipertanggungjawabkan serta faktanya tetap memperlihatkan eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar pada waktu ini yang dimaksud publik Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia telah terbiasa hidup pada keberagaman suku, agama, serta budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk lalu jadi ucapan mayoritas dalam Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tidak ada sanggup dikatakan mengacu untuk Al-Qur’an akibat praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh lantaran itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang digunakan terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia mampu merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah di tempat di orang Indonesia yang tersebut beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tak perlu diganti, sebab selama ini relatif bisa saja merangkum keberagaman yang mana ada. Intinya, apa yang digunakan diterapkan pada Timur Tengah sana belum tentu bisa jadi diterapkan dalam sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang tersebut muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang mana telah termaktub di Al-Qur’an. Jika semata Tuhan menghendaki manusia ini mempunyai latar belakang yang dimaksud sama, tentu mudah sekadar bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan pada perbedaan agar masing-masing dari mereka itu bisa saja saling memahami, mengenali, kemudian menghormati.
Ia berharap agar publik Indonesia masih waspada terhadap provokasi yang dimaksud mungkin saja ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang tersebut menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tidak ada lebih banyak dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang tersebut dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap publik Indonesia tidaklah bosan untuk terus belajar lalu mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang dimaksud sudah pernah teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, serta Muhammadiyah.
“Oleh lantaran itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di tempat Indonesia itu diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang apa itu agama, dan juga bagaimana posisinya pada suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang digunakan beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga mempunyai dasar rujukan yang digunakan kuat,” pungkasnya.
