JAKARTA – Pengurus Pusat Aksi Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti kebijakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tidak ada menyertakan hijab pada standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai tindakan yang dimaksud merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Area Ketahanan Nasional dan juga Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, pada Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan juga Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tidak ada menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi dikarenakan Paskibraka putri yang tersebut mengenakan hijab pada waktu diberangkatkan dari wilayah terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat langkah tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta menyetujui secara resmi surat persetujuan untuk menaati aturan juga standar yang dimaksud telah dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia mempunyai putra bangsa terbaik yang mana menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya serta keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang mana dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan warga yang mana beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh sebab itu, ia meminta-minta BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, juga Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang mana dapat merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tiada memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan untuk BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada pada waktu pengukuhan Paskibraka.
