JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa jadi merubah dukungan partai kebijakan pemerintah (parpol) untuk mengupayakan figur di tempat kabupaten atau kota. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN demisioner, Eddy Soeparno.
“Adanya putusan MK pasti sejumlah perubahan, yang mana tadinya enggak bisa saja forward kader, tanpa peringatan sanggup maju. Yang tadinya kita telah berkoalisi, secara tiba-tiba akibat sudah ada ada putusan MK partai nonsit dalam parlemen sanggup usung dengan pernyataan yang digunakan cukup,” terang Eddy pada waktu ditemui di area KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Namun demikian, Eddy berkata, inovasi dukungan tak terlalu signifikan terjadi pada pengusungan calon di tempat tingkat Gubernur. “Alhamdulillah kalau provinsi tidaklah ada, kalau kabupaten/kota pasti ada,” tuturnya.
Atas dasar itu, Eddy menilai, akan terjadi dinamika urusan politik diujung pendaftaran calon kepala daerah. Bahkan, kata Eddy, ada pembaharuan dukungan dari PAN.
“Jadi saya kira dinamikanya ada juga diujung ya, bahkan kemarin waktu malam juha sampai setengah dua pagi kita masih terima beberapa perubahan,” ucap Eddy.
Meski begitu Eddy berkata, pembaharuan itu masih sah-sah saja. Apalagi, katanya, pembaharuan itu memproduksi partai sanggup mengajukan kader internal untuk progresif pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.
“Tetapi menurut saya ya itu sah-sah saja, baik saja, lantaran tambahan banyak lagi partisipasi dari kader-kader atau calon-calon yang mana sanggup diajukan di area pilkada,” tandasnya.
