JAKARTA – Amerika Serikat atau Amerika Serikat disebut berada dalam balik tersendatnya proses penyelesaian rencana G7 untuk memberikan pinjaman hingga USD50 miliar yang digunakan setara Rp769,5 triliun (Kurs Rp15.390/USD) terhadap Ukraina. Pinjaman itu akan dibayarkan kembali untuk sekutu Barat, dengan bunga dari aset- aset Rusia yang mana dibekukan pada lembaga-lembaga keuangan Barat.
Namun kabar terbaru seperti dilansir Euractiv, rencana memberikan pinjaman ke negara Ukraina harus tertunda. Diketahui Uni Eropa serta Amerika Serikat bersama-sama membekukan aset Rusia sekitar USD300 miliar pada awal konflik negeri Ukraina dalam 2022.
Sejak ketika itu, negara-negara Barat mempertimbangkan untuk menggunakan dana yang disebutkan untuk membantu Ukraina. Gagal menyetujui penyitaan uang secara langsung, G7 akhirnya pada bulan Juni, memutuskan untuk memberi pinjaman USD50 miliar ke Ukraina, untuk kemudian pembayaran utang yang disebutkan lewat bunga dari aset Rusia yang digunakan dibekukan.
Dana itu akan berasal dari bunga yang tersebut dikumpulkan oleh aset Rusia yang digunakan tidaklah bergerak dalam Barat, sebuah langkah yang tersebut disebut Kota Moskow sebagai tindakan ilegal.
Namun menurut sumber Euractiv, Negeri Paman Sam telah lama menghambat proses penyelesaian rencana akibat kegelisahan menghadapi pembayaran, yang mana tergantung pada seberapa permanen pembekuan aset.
Di bawah aturan Uni Eropa, blok yang dimaksud harus memperbarui sanksi yang tersebut memiliki target aset Rusia setiap enam bulan, juga membutuhkan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota untuk melakukannya.
Sumber-sumber diplomatik yang digunakan disitir oleh outlet berita mengklaim bahwa Hongaria, yang digunakan pada waktu ini memegang kepresidenan Uni Eropa bergilir selama enam bulan, pada titik tertentu dapat memveto menambah masa berlaku pembekuan.
Washington telah dilakukan menuntut aset Rusia untuk masih dibekukan meskipun ada prospek ketidaksepakatan dalam di blok tersebut. Demikian klaim yang dimaksud berasal dari sumber-sumber Euractiv.
Sehingga Barat dapat memanfaatkan dana yang digunakan tak bergerak selama yang mana dibutuhkan. Misalnya, sumber mengatakan, Negeri Paman Sam menyarankan untuk mengalihkan mekanisme sanksi blok UE menjadi 12 bulan atau lebih.
