JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman lalu Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatatkan data Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog bisa saja menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau nomor pasti dari anggaran yang dimaksud ditekan tersebut.
“Sekarang anda tak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang mana dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Lingkup Peluang Usaha Pariwisata kemudian Kondisi Keuangan Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa saja menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut pada waktu turnamen Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah agregat item atau komoditas yang tersedia dalam e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang telah melakukan registrasi di tempat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa otoritas (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan segera menyusun kebijakan sektor berdasarkan jumlah agregat item yang tersebut terdaftar di tempat e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu lapangan usaha policy yang mana nanti akan kita memulai pembangunan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog lalu kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu tidak bilangan bulat yang dimaksud kecil, jadi sebenarnya saya komunikasikan juga untuk bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada dapat bikin lapangan usaha policy kita’ jadi item apa sekadar dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang dimaksud kita bangun industrinya supaya itu betul-betul dia captive market di tempat pada e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau perangkat lunak belanja online milik pemerintah sanggup menjaga dari perbuatan pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini dapat dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang dimaksud dirilis pada Maret 2024 lalu, perkara anomali biaya bisa saja terpantau. Sehingga, pihak tertentu bukan dapat melakukan kecurangan yang merugikan negara.
