DKI Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak lalu Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada upaya mengawasi juga mengendalikan penyaluran komponen bakar minyak (BBM) subsidi lalu kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, pada keterangannya dalam Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat tempat (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi serta konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi serta kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi serta kompensasi terhadap warga yang digunakan berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika ketika menjadi pembicara pada talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang digunakan diselenggarakan di rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia pada Jakarta, Hari Jumat (11/4/2025).
BPH Migas sudah pernah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan juga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti usaha mikro, bisnis perikanan, bidang usaha pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan miliki surat rekomendasi, yang diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas sudah mengembangkan program Xstar, yang dimaksud merupakan salah satu alat kontrol pengaplikasian BBM subsidi kemudian kompensasi agar tepat sasaran lalu tepat volume.
"Kami juga telah mempunyai perangkat lunak untuk penerbitan surat rekomendasi kemudian datanya telah terintegrasi dengan pemerintah wilayah serta badan bisnis penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas besar penyaluran BBM subsidi serta kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang dimaksud terekam pada sebuah sistem, yang tersebut mana besar BBM subsidi serta kompensasi yang dimaksud disalurkan terhadap konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang telah dikeluarkan untuk setiap-tiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur dan juga mengawasi penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berazam mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengerti akan bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang dimaksud dapat dimanfaatkan pada rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menyokong perempuan Indonesia dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas di memaksimalkan pemanfaatan gas bumi pada di negeri, lantaran gas bumi merupakan energi yang digunakan lebih besar bersih serta efisien.
"Bagaimana nanti pemukim beralih terhadap energi yang digunakan lebih besar bersih kemudian lebih besar simpel didapatkan. Sudah seharusnya perempuan ikut serta untuk membantu dan juga menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang diberi amanah mengawasi sebuah lembaga, ia meminta perempuan Indonesi mengerahkan segenap kemampuan yang mana dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita dan juga berkontribusi nyata bagi konstruksi nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang mana dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi serta Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan kemudian Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Tenaga Baru Terbarukan lalu Konservasi Tenaga Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, juga beberapa orang Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
