Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Komunitas Sipil?
Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang tersebut berimbas pada krisis sosial apabila menerima tawaran yang disebutkan pengelolaan tambang
“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang mana jelas-jelas akan melanjutkan krisis sosial-ekologis kemudian berdampak buruk pada warga yang terkena dampak secara langsung dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang tersebut dirilis pada 28 Juni 2024.
IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang dimaksud memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan menjalankan tambang di Indonesia.
“Aturan ini bertentangan dengan regulasi dalam atasnya juga sarat dengan kepentingan kebijakan pemerintah transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif dalam Indonesia dan juga mendesak Muhammadiyah untuk turut dan juga di upaya pemulihan lingkungan hidup.
Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.
Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah dapat mengurus tambang dengan baik kemudian benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama. “Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengurus tambang. Agamanya dibawa pada rute pengolahan tambang,” ucapannya pada waktu dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.
Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan datang berbeda dengan tambang yang tersebut dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.
Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang mana masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum perjumpaan yang digunakan akan digelar
Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum reuni yang tersebut akan dilakukan pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.
“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidaklah menerima tambang untuk Muhammadiyah juga menyampaikan terima kasih untuk pemerintah,” upcap Hening Parlan ke Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang
Bertepatan dengan PP Muhammadiyah mengatur Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan industri tambang ke Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024.
Koalisi penduduk sipil, akademisi, aktivis juga peserta didik pada Yogyakarta yang tersebut tergabung pada Diskusi Cik Di Tiro dan juga Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menyelenggarakan aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengatur perusahaan tambang ke Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.
Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan masyarakat sipil pada Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tidaklah boleh terlibat pada kegiatan bisnis tambang. Pemberian izin usaha tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke di lumpur dosa ekologis lantaran praktik perusahaan tambang ketika ini dikerjakan dengan ugal-ugalan serta tak berkelanjutan.
Sana Ullaili dari SP Kinasih mengemukakan sejumlah dari korban pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang mana seharusnya dipikirkan lalu dilindungi hak-haknya.
“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan tetap akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang dimaksud bisa jadi jadi tambahan merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah-mudahan mengambil sikap, yakni bersatu rakyat menolak lalu mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana, disitir dari rilis pers aksi tersebut.
MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P
Artikel ini disadur dari Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?
