JAKARTA – Menjadi hal yang wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiada miliki power serta cuma orang biasa pasca tiada lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada kegiatan Rakyat Bersuara di dalam iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang pasca 20 Oktober Pak Jokowi tidak ada punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang tersebut mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya bergabung bertanggung jawab menghadapi beragam fenomena yang digunakan terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian meninjau ada sesuatu yang digunakan enggak beres pada negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang dimaksud bersatu Pak Jokowi selama 9 tahun lebih banyak itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk bukan menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini sama-sama Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia pada waktu ini telah sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini sudah ada hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang tersebut paling sejumlah korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang digunakan tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang mana telah lama diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang mana diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu tiada menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu cuma dari lima orang saja, Rp440 triliun balik di waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh akibat itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang mana normal bila Jokowi tidaklah lagi mempunyai kekuasaan pasca purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang dimaksud kita hormati ketika beliau tidak ada lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang dimaksud kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
